Berita

Amin Sunaryadi/net

Politik

BLOK MASELA

Jelas, Kepala SKK Migas Bermaksud Menyudutkan

KAMIS, 17 MARET 2016 | 15:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebaiknya Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi, tidak terlalu perlu cepat mengeluarkan pernyataan terkait informasi yang datangnya dari informasi Inpex dan Shell ke ruang publik.

Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, Kamis (17/3).

Hal ini merujuk pada pernyataan Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi, tentang informasi dari Inpex Indonesia, bahwa Inpex Indonesia telah memutuskan untuk melakukan downsizing personil di Indonesia karena tidak ada kejelasan dari pemerintah terkait pengembangan Blok Masela. Downsizing tersebut direncanakan hingga menjadi 40 persen dari total personil di Indonesia. SKK Migas mengkhawatirkan bahwa hal ini akan dapat menimbulkan lay off.


Sejalan dengan hal itu, SKK Migas juga menerima informasi dari Shell Indonesia bahwa CEO Shell telah meminta para engineer Shell di Belanda, Kuala Lumpur dan Jakarta yang semula bekerja untuk proyek Masela segera mulai mencari pekerjaan baru di internal Shell global.

"Lebih baik dibahas saja dengan Kementerian ESDM dan Menko Kemaritiman dalam ruang tertutup sesuai Tupoksinya untuk mendapat solusi yang baik dan sejuk," kata Yusri.

Yusri mengatakan, pernyataan publik Amin Sunaryadi yang membuka "informasi" Inpex dan Shell bisa diartikan bermaksud lain.

"Yaitu untuk menyudutkan pihak lain yang lain dianggap berseberangan dengan konsepnya dengan pihak SKK Migas, sehingga ingin membentuk persepsi di publik bahwa semua penundaan proyek ini disebabkan oleh kelompok-kelompok penentang pembangunan kilang LNG di laut," jelasnya.

"Kalau dugaan ini mengadung kebenaran, tentu tidaklah terlalu salah kalau muncul wacana di publik menuntut kepala SKK Migas diganti saja dengan orang yang lebih paham dalam memimpin institusi SKK Migas," lanjut Yusri. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya