Berita

Amin Sunaryadi/net

Politik

BLOK MASELA

Jelas, Kepala SKK Migas Bermaksud Menyudutkan

KAMIS, 17 MARET 2016 | 15:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebaiknya Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi, tidak terlalu perlu cepat mengeluarkan pernyataan terkait informasi yang datangnya dari informasi Inpex dan Shell ke ruang publik.

Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, Kamis (17/3).

Hal ini merujuk pada pernyataan Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi, tentang informasi dari Inpex Indonesia, bahwa Inpex Indonesia telah memutuskan untuk melakukan downsizing personil di Indonesia karena tidak ada kejelasan dari pemerintah terkait pengembangan Blok Masela. Downsizing tersebut direncanakan hingga menjadi 40 persen dari total personil di Indonesia. SKK Migas mengkhawatirkan bahwa hal ini akan dapat menimbulkan lay off.


Sejalan dengan hal itu, SKK Migas juga menerima informasi dari Shell Indonesia bahwa CEO Shell telah meminta para engineer Shell di Belanda, Kuala Lumpur dan Jakarta yang semula bekerja untuk proyek Masela segera mulai mencari pekerjaan baru di internal Shell global.

"Lebih baik dibahas saja dengan Kementerian ESDM dan Menko Kemaritiman dalam ruang tertutup sesuai Tupoksinya untuk mendapat solusi yang baik dan sejuk," kata Yusri.

Yusri mengatakan, pernyataan publik Amin Sunaryadi yang membuka "informasi" Inpex dan Shell bisa diartikan bermaksud lain.

"Yaitu untuk menyudutkan pihak lain yang lain dianggap berseberangan dengan konsepnya dengan pihak SKK Migas, sehingga ingin membentuk persepsi di publik bahwa semua penundaan proyek ini disebabkan oleh kelompok-kelompok penentang pembangunan kilang LNG di laut," jelasnya.

"Kalau dugaan ini mengadung kebenaran, tentu tidaklah terlalu salah kalau muncul wacana di publik menuntut kepala SKK Migas diganti saja dengan orang yang lebih paham dalam memimpin institusi SKK Migas," lanjut Yusri. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya