Peresmian Jembatan Gantung
RMOL. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun anggaran 2016 kembali memprioritaskan program pembangunan jembatan gantung di berbagai wilayah di Indonesia.
Pembangunan jembatan gantung diharapkan dapat menjadi penopang kegiatan ekonomi seka-ligus memberikan rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam beraktifitas.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek pembangunan jembatan gantung ini telah dimulai di Provinsi Banten sejak 2015 lalu.
"Sampai awal 2016, kita sudah bangun 10 jembatan gantung di Provinsi Banten. Semuanya sudah bisa digunakan dan diresmikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani pada Februari 2016 lalu. Ukurannya beragam, mulai dari 30 meter hingga di atas 100 meter," kata Basuki di Jakarta.
Ia merinci, Jembatan tersebut tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Banten, antara lain Desa Kolelet Wetan, Ranca Wiru, Leuwi Loa, Cisimeut, Cigeulis, Cidikit, Cicariu, Bojong Apus, Cihambali, dan Cidadab, Kabupaten Lebak.
Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto W Husaini mengatakan, tahun ini Kementerian PUPR akan kembali membangun sembilan jembatan gantung di beberapa provinsi.
Sembilan jembatan gantung tersebut akan dibangun di Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Agam sebanyak 1 jembatan, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat 1 jembatan.
Lalu di Jawa Tengah ada tiga di lokasi yaitu di Kabupaten Karanganyar akan dibangun 1 jembatan, di Magelang 2 jembatan, dan Temanggung 2 jembatan.
"Untuk Provinsi Jawa Timur kita bangun jembatan gantung di dua lokasi yakni Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek masing-masing satu jembatan," kata Hediyanto.
Dijelaskannya, untuk spesifikasi jembatan gantung, Kementerian PUPR mengklasifikasikannya menjadi tiga jenis, yaitu jembatan gantung yang hanya bisa dilalui pejalan kaki, jembatan yang bisa dilalui sepeda motor hingga jembatan yang bisa dilalui mobil ukuran kecil.
Namun Hediyanto menegaskan kalau jembatan yang prioritas dibangun adalah jembatan untuk pejalan kaki dan menghubungkan dua desa.
Selain itu, syarat lain pembuatan jembatan gantung adalah digunakan oleh pelajar sekolah dah sarana ekonomi warga sekitar. Jarak memutar yang jauh juga jadi pertimbangan pemerintah dalam membangun jembatan.
"Kita prioritaskan untuk pejalan kaki meski ada beberapa jembatan yang kita bangun bisa dilalui sepeda motor dan mobil kecil. Permasalahannya kalau kita sediakan yang bisa dilalui mobil, selain biayanya sangat tinggi, penga¬wasannya sulit. Kita tidak bisa awasi kapasitas mobil yang lewat, dan akhirnya cepat rusak," kata Hediyanto.
Diterangkannya, sejak 2015 lalu Kementerian PUPR sudah melakukan pengadaan rangka jembatan gantung sebanyak 62 unit 62 yang merupakan teknologi hasil penelitian dan pengembangan (litbang) Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian PUPR yang disebut JUDESA (Jembatan Gantung Untuk Desa Asimetris).
"Sampai tahun ini, sebanyak 96 usulan lokasi telah masuk dan telah disurvey oleh Ditjen Bina Marga. Kalau nanti ada pembangunan, kita sudah siapkan rangkanya. Untuk pengadaan tahun lalu kita investasikan Rp. 300 miliar, sementara biaya pema¬sangan dikisaran Rp. 5 miliar per jembatan," ujarnya.
Hediyanto merinci, untuk pemasangan harus dilakukan oleh pekerja profesional. Karena itu, banyak desa yang tidak memiliki jembatan gantung kuat karena bagi masyarakat awam, membangun jembatan gantung yang sesuai standar keamanan cukup sulit.
"Harus dihitung secara tepat untuk jarak dan kekuatannya. Selama ini kan hanya kira-kira saja. Makanya, banyak jembatan yang tidak layak dari sisi keamanan, karena memang sulit membangun jembatan apalagi kalau bentangannya sudah lebih dari 60 meter hingga 100 meter," te-gas Hediyanto. ***
