Kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada awal April mendatang belum tentu disusul peningkatanb dalam pelayanannya.
Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menjelaskan, bila hulu dari persoalan BPJS tidak dibereskan maka persoalan akan terus terjadi. Protes dari tenaga kesehatan seperti dokter akan terus muncul yang berujung pada layanan terhadap peserta BPJS tidak maksimal.
"Saya tidak setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut," katanya kepada redaksi, Selasa (15/3).
Menurut Okky, persoalan hulu yang masih terjadi antara lain tidak adanya transparansi manajemen rumah sakit dalam pembagian paket dari BPJS yang didistribusikan kepada tenaga kesehatan maupun untuk obat. Semestinya, manajemen RS adil dalam distribusi paket dari BPJS.
"Oleh karenanya saya meminta Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang baru dipilih DPR harus melakukan pengecekan terkait hal tersebut untuk dilakukan perbaikan," bebernya.
Persoalan hulu lain, pemerintah semestinya juga memberikan insentif kepada RS swasta terkait dengan layanan BPJS Kesehatan. Karena selama ini, pemerintah memberi porsi insentif kepada RS pemerintah. Akibatnya, tidak banyak RS Swasta yang tertarik mengikuti BPJS Kesehatan.
"Padahal kita mafhum, dari sisi layanan dan fasilitas, RS Swasta tidak sedikit lebih baik dari RS pemerintah," jelas Okky.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, masalah lainnya yaitu BPJS Kesehatan semestinya melakukan pemetaan daerah yang padat penduduk dan tidak padat penduduk, daerah yang sehat atau sedikit penyakit serta yang tidak sehat atau banyak penyakit. Untuk membedakan metode pembayaran pelayanan kesehatan terhadap masing-masing wilayah.
"Tujuannya agar tenaga kesehatan dapat mengambil untung karena kapitasi yang tidak terpakai akan diambil oleh tenaga kesehatan," tegas Okky.
[wah]
