Mahar Politik Ada Karena Calo-calo Politik

Isu "mahar politik" yang selalu muncul jelang pemilihan pemimpin daerah sangat sulit dibuktikan.

Teranyar isu ini muncul lagi ke permukaan karena pengakuan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok). Ia mengatakan, memilih jalur independen di Pilgub DKI karena ongkos politik untuk maju lewat partai kelewat mahal. Paling tidak, ia harus bayar mahar hingga Rp 300 miliar untuk bisa didukung satu partai.

"Memang, mahar politik di Pilkada itu jadi cerita berkembang di masyarakat. Sulit dikonfirmasi apakah betul terjadi," kata peneliti politik dari Populi Center, Tommy Legowo, dalam diskusi bertema "Deparpolisasi, Koreksi atau Sanksi Politik" di Menteng, Jakarta, Sabtu (12/3).

Menurut dia, orang-orang dalam parpol pasti membantah adanya praktik itu. Namun di lapangan politik, keberadaan calo-calo politik tidak bisa dibantah.

"Mereka (calo-calo politik) mengatasnamakan parpol. Hubungi orang-orang yang ingin maju Pilkada dan minta uang stimulus (agar bisa dicalonkan)," katanya.

Ia melanjutkan, isu mahar politik bukan cuma mesti diklarifikasi oleh orang parpol, tapi juga oleh calon-calon yang sedianya maju ke Pilkada namun batal karena alasan dana.

Tommy juga mengakui mahar politik berkaitan dengan biaya politik tinggi. Dan secara faktual, pengelolaan parpol dan kampanye politik memang membutuhkan biaya sangat tinggi.

"Bayangkan parpol harus punya cabang di semua provinsi. Lalu mengelola cabang-cabang lagi di 3/4 kabupaten dan kota," lanjutnya.

Namun, di sisi lain belakangan ini ada fenomena yang menunjukkan bahwa ongkos politik dapat ditekan dengan cara melibatkan relawan dan partisipasi rakyat. Ia merujuk pada pengalaman proses politik PDI Perjuangan ketika mencalonkan Joko Widodo untuk Pilgub maupun Pilpres.

"Pak Jokowi dan beberapa walikota yang mempunyai kinerja baik atau diperspesikan baik oleh publik, pasti biaya politiknya rendah. PDIP punya pengalaman itu. Biaya politik itu datang dari masyarakat," tambahnya. [ald]