Berita

Sumarno:net

Wawancara

WAWANCARA

Sumarno: Masak Pertandingan Belum Dimulai, Sudah Ada Yang Bilang Wasitnya Curang, Kan Nggak Relevan

JUMAT, 11 MARET 2016 | 10:02 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Belum bertarung, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang bakal maju lagi di pilkada tiba-tiba melontarkan dugaan adanya oknum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta yang akan menjegal pencalonannya. Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno men­jawab dugaan Ahok tersebut.

Ahok curiga ada oknum KPU yang mau menjegal pen­calonannya?
Sebenarnya saya tak ingin menanggapi hal itu, karena tahapan pilkada sendiri belum dimulai. KPU belum bekerja, lha kok sudah ada kekhawati­ran semacam itu? Kalau begitu kan sama saja seperti halnya, kita main sepakbola, pertandingan belum dimulai dan bahkan para pesertanya saja belum tahu, tiba-tiba sudah ada yang bilang, "wasitnya curang". Kan nggak relevan juga. Kecuali memang proses itu sudah dilakukan.

Lantas bagaimana langkah KPU?

Lantas bagaimana langkah KPU?
KPU akan bekerja profesional, menjaga netralitas dan juga integ­ritas. Jadi kan itu hanya tudingan, atau barangkali hanya kekha­watiran saja. Tapi itu menjadi masukan yang sangat berharga untuk KPU dalam meningkatkan profesionalitas, dan kualitas da­lam menyelenggarakan pemilu.

Termasuk akan menindak oknum-oknum nakal, jika memang ada?
Ya, kami melihat sisi positif saja. Tidak perlu ditanggapi, nanti malah gayung bersambut.

Oh ya, bagaimana persiapan KPUD jelang Pilgub Jakarta?
Ya sekarang baru tahap berba­gai persiapan-persiapan.

Seperti apa?
Sekarang sedang rapat-rapat koordinasi. Evaluasi peraturan-peraturan yang ada, kemudian kita juga merumuskan peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pilgub.

Kapan mulai tahapannya?
Ya, nanti mulai tahapan itu pada akhir April.

Ada perbedaan waktu tahapan untuk calon independen atau calon dari parpol?

Kalau independen kan harus diawali dengan penyerahan dukungan. Berupa pernyataan para pendukung yang dilampiri fotokopi identitas para pendu­kungnya.

Apa saja identitas yang bisa dipakai?
Bisa fotokopi KTP, bisa paspor, bisa Kartu Keluarga. Itu dilampirkan dan kemudian akan diverifikasi lagi oleh KPUD. Oleh karena itu, penyerahan du­kungan untuk independen harus dilakukan lebih awal.

Kapan?
Sebelum calon independen itu mendaftarkan diri ke KPUD. Untuk pendaftaran calon in­dependen dan partai itu sama waktunya. Nah, setelah sele­sai verifikasi, baru nanti calon gubernur dan wakil gubernur mendaftar.

Untuk verifikasi calon inde­penden, bagaimana pelaksa­naannya?
Sangat terbuka. Jadi nanti dalam proses verfikasi calon perseorangan, di samping nanti kami akan melibatkan pengawas pemilu, juga kami akan me­nawarkan tim suksesnya, untuk bersama-sama mendampingi KPU melakukan verifikasi. Termasuk kami juga akan men­gundang masyarakat ketika verifikasi dilakukan.

Bagaimana dengan data pemilih?
Untuk data pemilih pasti ada dinamika data kependudukan. Itu semua kan berkembang terus ya. Jadi pada masa persiapan ini, salah satu yang dilakukan adalah pemutakhiran data pemilih.

Jika ada dinamika kepen­dudukan, apakah akan ada perubahan syarat jumlah dukungan bagi calon inde­penden?

Oh nggak. Kalau jumlah du­kungan untuk calon independen sudah tetap. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya