RMOL. Presiden Joko Widodo akan melantik ulang Kepala BNN karena sudah diputuskan akan menjadi setingkat Menteri.
"Presiden sudah bertekad akan meningkatkan status organisasi BNN, karena masalah narkoba yang harus ditangani BNN amat luas,†ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Luhut Panjaitan di Kantor Badan Narkotika Nasional, Jakarta, Kamis (9/3).
Menurutnya, BNN perlu ditata kembali lantaran peredaran narkoba yang terjadi saat ini begitu terorganisir. Karenanya, organisasi yang bertugas memberantasnya pun harus terorganisir dengan rapih.
Selain itu, lanjut Luhut, guna memastikan agar semangat tetap tinggi, maka BNN perlu didukung fasilitas yang memadai dalam memerangi peredaran narkoba.
"BNN ini saya lihat spiritnya tinggi, tapi fasilitas yang ada masih jauh dari apa yang kita harapkan. Tentu kita akan selesaikan masalah ini dalam waktu yang tidak terlalu lama,†kata Menko Luhut.
Dia menambahkan, fasilitas, organisasi dan pelatihan-pelatihan akan menjadi prioritas. Kesiapan yang prima harus dimiliki oleh BNN karena tantangan yang besar, dimana jumlah transaksi narkoba yang dilakukan di Indonesia sudah mencapai angka sekitar 63 triliun rupiah.
Menko Polhukam menjelaskan, Presiden sudah menginstruksikan Kepala BNN untuk lebih intesif lagi dalam melakukan operasi-operasi melawan narkoba. Personel BNN jangan sampai tergoda upaya penyuapan yang dilakukan para pelaku kejahatan narkoba.
Sebelumnya, Budi Waseso memaparkan tugas dan tantangan yang dihadapi oleh organisasinya. "Penduduk Indonesia saat ini berjumlah 250 juta orang dan setengahnya, 125 juta, adalah penduduk usia produktif yang harus diamankan dari bahaya narkoba. Sedangkan personel BNN hanya berjumlah 4400 orang di seluruh Indonesia,†ujar Kepala BNN.
Ia mengatakan walaupun fasilitas yang ada masih jauh dari ideal, organisasinya akan terus memburu pelaku kejahatan narkoba dan memerangi penyebarannya.
Menjawab pertanyaan media sebelum meninggalkan markas BNN, Menko Polhukam menyatakan kegembiraannya melihat kemajuan operasi Tinombala yang dilakukan untuk memburu kelompok Santoso di Poso.
"Saya terkesan melihat TNI dan Polri dapat bekerjasama dengan baik. Operasi ini telah membawa Santoso kepada satu titik dimana dia sudah benar-benar terkepung. Saya harap dalam beberapa minggu ke depan akan ada perkembangan yang lebih signifikan lagi,†ujar Menteri Luhut.
Ia mengatakan operasi yang biasanya diperpanjang setiap dua bulan, saat ini diperpanjang menjadi enam bulan, demi memudahkan administrasinya. Walaupun demikian, Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar operasi ini dapat segera diselesaikan.
[sam]
