Angka perceraian di Indonesia lumayan tinggi. Berdasarkan data lima tahun lalu, gugat cerai istri terhadap suami kisaran 60-70 persen. Daerah tertinggi di Makassar 75 persen dan DKI Jakarta 70 persen.
Mensos Khofifah Indar Parawansa menyampaikan itu saat menghadiri resepsi 100 pasang pengantin di Ball Room Hotel The Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Kamis (10/3).
"Sebagai contoh pada 1999, ranking 13 pemicu gugat cerai karena suami-istri berbeda afiliasi politik. Kemudian disusul tahun 2014 berada di ranking ke 3 dengan pemicu beda income di antara keduanya," ujarnya.
Soal perbedaan pendapatan (income) ini misalnya, seorang istri yang berprofesi guru dan mendapatkan tambahan income, sedangkan income suami berada di bawah sang istri.
"Ternyata hal itu menjadi pemicu gugat cerai istri terhadap suami, sehingga mesti ada keseimbangan dinamisatau equilibrium dynamic terkait perbedaan pendapatan atau take homepay tersebut," tandasnya.
Pada kondisi tersebut, peran sang ayah menjadi signifikan dalam rumah tangga agar ada egalitarianisme, trust, serta respek terhdap istri, sehingga tidak ada gejolak yang berujung pada pengajuan cerai terhadap suami.
"Saya kira ini merupkaan pekerjaan rumah bersama, tidak hanya bagi Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk para religious leader agar ada ketahanan keluarga dan tidak terjadi subordinasi di dalamnya, †katanya.
Ke depan, diperlukan berbagai upaya penguatan ekonomi agar warga kurang mampu mendapatkan akses pada berbagai intervensi program perlindungan sosial, seperti KIP, KIS, KKS, PKH, Rastra, serta Rutilahu.
[zul]
