Berita

fahmi idris/net

Bisnis

Fahmi Idris: Tidak Benar BPJS Kesehatan Kolaps

KAMIS, 10 MARET 2016 | 18:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tidak benar anggapan sejumlah pihak yang menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang mengalami kesulitan keuangan atau "collapse".

"Bapak Presiden sangat memberikan perhatian karena ini harus menjadi opini yang jangan sampai membuat gelisah, baik itu rumah sakit maupun tenaga kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Kamis sore (10/3).

Ia menegaskan bahwa balance sheet antara pemasukan dan pengeluaran tidak bermasalah. Pemasukan sendiri terdiri dari dua, yakni iuran dan sumber dana lainnya.


"Kalau kita bicara iuran dan pengeluaran memang mismatch karena iuran hitungannya masih di bawah rekomendasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kalau dalam bahasanya kurang lebih 'underpricing' dari iuran yang diharapkan,” jelasnya, dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.

Ada tiga pilihan yang menurutnya bisa diambil BPJS Kesehatan. Pertama, mengurangi manfaat. Tapi dia menjamin, pihaknya tak akan mengambil pilihan itu karena akan berakibat pada ongkos sosial yang besar.

Pilihan kedua, menaikkan iuran sehingga cocok dengan pengeluaran.

"Bapak Presiden menyampaikan, itu (menaikkan iuran) nanti setelah program ini dirasakan semakin baik," jelas Fahmi.

Selain itu, pihaknya menyiapkan alokasi dana untuk mengatasi masalah keuangan tersebut.

"Untuk diketahui publik, bahwa isu BPJS kolaps itu tidak benar, karena balance sheet-nya sudah kita hitung antara pemasukan dan pengeluaran di tahun 2016 ini mendekati dengan apa yang kita perkirakan," pungkas Fahmi. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya