Berita

jusuf kalla/net

Pak JK Zolim, Tak Paham Konsitusi, Ini Alasannya

SELASA, 08 MARET 2016 | 06:45 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Rizal Ramli langsung diminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya. Rizal Ramli pun menerima jabatan yang diamanahkan Presiden Jokowi tersebut, untuk mewujudkan Trisakti dan Nawacita.

Dalam konteks ini, sentilan Wapres Jusuf Kalla kepada Rizal terkait nama kementerian yang minus "Sumber Daya" menunjukkan JK hendak melampaui Jokowi. Seharusnya, JK, sebagai wakil Jokowi, tak membuat gaduh dengan sosok yang ditunjuk langsung Jokowi, melainkan harus mendukungnya.

"Jokowi meminta Rizal menjabat Menko Maritim dan Sumber Daya, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Rakyat Indonesia. Pak JK bukannya ikut mendukung program pemerintah, malah menzolimi sejawat di pemerintahan. Dia itu menzalimi Rizal Ramli," kata Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ersento Maraden.


Sementara bagi Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massadie, serangan istilah nomenklatur ala JK tetap harus ditanggapi positif. Sebab situs resmi instansi pemerintah memang harus sesuai dengan nomenklaturnya. Namun demikian, akan lebih mengesankan juga bila JK memberi keteladanan kepada para menteri cara menaati nomenklatur, tupoksi (tugas pokok dan fungsi), undang-undang dan mematuhi konstitusi.

Adhie mengingatkan, Konstitusi UUD 1945 pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Karena Indonesia memakai sistem presidensial, konstitusi tidak menjabarkan tugas pokok dan fungsi wapres. Berbeda dengan menteri yang tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Pasal 17, ayat 3, wapres bekerja 100 persen atas perintah presiden.

"Jadi kalau tidak ada penugasan dari presiden, wapres harus duduk manis di istananya," tegas Adhie.

Pada era Soeharto, jelas Adhie, ada Keppres (keputusan presiden) yang memerintahkan wapres melakukan pengawasan pembangunan (wasbang). Saat Sudharmono wapres, beliau membuka "kotakpos 5000' untuk menampung pengaduan masyarakat yang tidak puas atas kinerja pemerintahan.

Presiden Gus Dur juga membuat Keppres 121/2000 kepada Wapres Megawati untuk membantu Presiden menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari. Kini, Adhie tak tahu, apakah Presiden Joko Widodo sudah membuat Keppres sejenis untuk JK. Namun bila belum, maka jelas JK tidak memiliki kewenangan memanggil menteri, baik untuk rapat, memberikan tugas, apalagi menegur menteri yang menjalankan perintah presiden sesuai konstitusi.

Di semua negara di muka bumi yang memakai sistem presidensial, sambung Adhie, tidak ada wapres yang bisa malang-melintang di pentas politik pemerintahan, apalagi mengatur proyek pemerintah. Itulah sebabnya banyak orang tidak tahu siapa wapresnya Obama.

"Ada Al Gore, wapres AS era Clinton yang cukup terkenal, karena sering keliling dunia mengampanyekan isu lingkungan (perubahan iklim). Tapi itu atas perintah Presiden Clinton," demikian Adhie. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya