Berita

anak-anak suriah/net

Dunia

Gencatan Senjata Suriah Diwarnai Saling Klaim Pelanggaran

SABTU, 05 MARET 2016 | 08:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Gencatan senjata di Suriah harus dihormati. Satu-satunya tindakan yang bisa ditoleransi selama gencatan adalah serangan terhadap ISIS dan Front Al Nusra.

Demikian dikatakan Presiden Prancis, Francois Hollande, saat jumpa pers bersama Kanselir Jerman, Angela Merkel, dikutip dari Aljazeera.

Hollande menambahkan bahwa ada kesepakatan untuk menjadikan gencatan senjata sebagai momen terbaik mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan membuka proses transisi politik di Suriah.


Sebelumnya, setelah pertemuan puncak Perancis-Inggris pada hari Kamis, Hollande dan Perdana Menteri Inggris David Cameron sempat menyatakan kekhawatiran mereka atas serangan yang masih berlangsung terhadap pasukan oposisi pemerintahan di Suriah.

"Kami meminta semua pihak yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk Rusia dan rezim Suriah, untuk segera mengakhiri serangan terhadap kelompok oposisi moderat," kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama menjelang teleconference para pemimpin Perancis, Inggris, Jerman dan Italia, yang berlangsung pada Jumat (4/3).

Sementara di pihak lain, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan ada 14 pelanggaran gencatan senjata di Suriah sepanjang Kamis lalu. Pelanggaran itu berupa serangan bom ke daerah pemukiman dan basis pasukan pemerintah Suriah di provinsi Damaskus, Latakia, Hama dan Deraa.

Gencatan senjata di Suriah berlaku mulai Sabtu pekan lalu (27/3). Kesepakatan ini adalah hasil pembicaraan Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon. Mereka sepakat, gencatan senjata tidak berlaku untuk kelompok teroris seperti ISIS dan Front Al Nusra.

Meskipun ada fakta-fakta pelanggaran di atas, PBB menegaskan bahwa gencatan senjata terbatas telah menghasilkan kemajuan yang berarti.

Utusan PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, mengatakan tingkat kekerasan di wilayah itu telah sangat berkurang. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya