Berita

foto: rmol sumsel

Nusantara

Baju Dinas Pemkot Prabumulih Dibuat Asal Jadi?

JUMAT, 04 MARET 2016 | 11:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pembuatan seragam dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Prabumulih diduga asal-asalan. Banyak keluhan datang dari para PNS yang telah mendapatkannya.

Padahal, untuk pembuatan pakaian seragam PNS , seperti diberitakan RMOL Sumsel, Pemerintah Kota Prabumulih mengucurkan anggaran yang tak sedikit yakni sebesar Rp 2,865 miliar dari APBD 2015. Setiap satu setel seragam dihargai kurang lebih Rp 570 ribu.

Harga tersebut terbilang fantastis untuk ukuran pembuatan seragam, mengingat untuk kualitas bagus harga standar satu setel pakaian sekitar Rp 300-350 ribu.


"Kami kecewa dengan hasil jahitan baju ini. Seharusnya tukang jahit itu jangan memikirkan untung semata tapi kualitas jahitannya juga harus diperhatikan. Kalau dirasa tidak mampu atau bukan ahlinya, tidak usahlah urusi pakaian seragam ini," gerutu salah seorang PNS.

Menurut dia, seharusnya Pemerintah Kota Prabumulih menyediakan bahan seragam saja, sedangkan penjahitan diserahkan kepada pegawai PNS masing masing.

Sumber lain bahkan mengatakan banyak seragam dinas yang dibuat tidak sesuai, baik dari segi ukuran maupun model seragam dinas itu sendiri.

"Istri saya bahkan dapat pakaian laki laki. Kalau katanya itu salah dalam pembuatan, nyatanya di seragam dinas yang dibuat itu terdapat nama istri saya," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Prabumulih. Menurutnya, seragam dinas yang dijahit tersebut berkualitas di bawah standar.

"Baju seragamnya seperti ini, dasarnya juga kurang bagus. Dipakainya juga kurang nyaman," cetus pria yang menjabat Kepala SKPD ini. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya