Berita

ilustrasi/net

Dunia

Korut Siagakan Nuklir, AS Minta Tahan Diri

JUMAT, 04 MARET 2016 | 09:35 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dunia internasional merespons pernyataan terbaru dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, tentang kesiapan negaranya untuk menggunakan kekuatan nuklir setiap saat.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon mendesak Korea Utara untuk menahan diri dari tindakan provokatif yang memperburuk ketegangan.

"Kami menyadari laporan ini dan memantau situasi di semenanjung Korea, berkoordinasi dengan sekutu regional kami," kata juru bicara Pentagon, Bill Urban, dikutip dari the guardian.


Sedangkan dari Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei, mengatakan negaranya berharap sanksi baru Dewan Keamanan PBB akan dilaksanakan komprehensif dan serius, dan tidak membahayakan warga Korea Utara.

Duta Besar Jepang di PBB, Motohide Yoshikawa, mengatakan, pernyataan Kim Jong Un merupakan cara Korut bereaksi terhadap ancaman sanksi baru dari PBB.

"Mereka mungkin melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Jadi, kita akan menunggu," katanya.

Sebelumnya, Kim Jong Un mengeluarkan pernyataan resmi bahwa militernya siap menggunakan senjata nuklir setiap saat dalam menghadapi ancaman yang meningkat dari Amerika Serikat dan sekutunya.

Kim mengatakan situasi Korut telah begitu berbahaya, karena itu harus bersiap untuk meluncurkan "serangan preemptive".

Perintah Kim itu dikeluarkan lewat media resmi pemerintah, KCNA, pagi ini. Sejauh ini, pernyataan itu diartikan sebagai tekanan balik kepada masyarakat internasional setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi rancangan sanksi baru terhadap Korut. (Baca: Inilah Deretan Sanksi Baru Untuk Korut)

"Dalam situasi ekstrim bahwa imperialis AS menyalahgunakan pengaruh militer dan menekan negara-negara lain untuk memulai perang dan bencana, satu-satunya cara bagi untuk melindungi kedaulatan dan hak untuk hidup adalah memperkuat kualitas dan kuantitas tenaga nuklir dan menyadari keseimbangan kekuasaan," ucap Kim. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya