Pembentukan Badan Otorita Danau Toba yang digagas oleh pemerintah bakal memuluskan jalan Danau Toba untuk mendapat predikat Global Geoparks Network (GGN).
Demikian dikatakan Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Sopar Siburian, dikutip dari MedanBagus.Com.
Sebagai lembaga yang diprakarsai pemerintah pusat, dalam hal ini Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, Sopar yakin badan otorita akan melahirkan berbagai kebijakan baru untuk pembenahan seluruh aspek yang berkaitan dengan Danau Toba, mulai dari infrastruktur hingga mental masyarakatnya.
"Saya yakin itu (pengajuan menjadi GGN) akan terikut dengan pembenahan yang nantinya dilakukan oleh badan otorita," katanya dalam sebuah talkshow radio di Medan, Rabu (2/3).
Menurut Sopar, kegagalan Kaldera Danau Toba masuk dalam daftar GGN pada tahun 2015 lalu disebabkan kurang masifnya sosialisasi mengenai pengajuan yang dilakukan pemerintah ke UNESCO.
Salah satu indikasinya, mayoritas masyarakat di seputar Danau Toba tidak mengetahui perihal usulan GGN tersebut, termasuk tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk mendukungnya.
"Yang terjadi kemarin, tim penilai dari UNESCO yang datang ke Danau Toba kan menemui masyarakat, bukan pemerintahnya. Dan mereka menilai keseriusan masyarakat mengenai usulan tersebut. Hasilnya bisa dilihat, Danau Toba gagal masuk GGN," ujarnya.
Politisi Demokrat ini juga yakin, Badan Otoritas Danau Toba yang akan dibentuk mampu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga mereka menyadari pentingnya menjaga kelestarian Danau Toba.
"Ketika mereka menyadari pentingnya kelestarian Danau Toba, maka saya yakin itu akan memudahkan upaya untuk mendaftarkan Danau Toba masuk GGN," demikian Sopar.
Sebelumnya pengajuan Danau Toba menjadi GGN sudah dilakukan dua kali, namun gagal. Salah satu syarat utama yang belum terpenuhi agar danau terbesar di Asia itu menjadi finalis geopark adalah memiliki suatu badan yang didirikan khusus untuk mengelolanya sebagai lokasi wisata.
UNESCO masih memberikan waktu dua tahun kepada Indonesia untuk melakukan pemenuhan syarat sehingga bisa diikutsertakan kembali sebagai nominator.
[ald]
