Agum Gumelar: Kalau Memang Telinga Saya Salah, Saya Harus Ke THT Bersama Pak JK

Pernyataan bertentangan muncul terkait pencabutan status pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Ketua Komite Ad Hoc PSSI Agum Gumelar menilai, Presiden Jokowi akan secepatnya men­cabut status pembekuan PSSI.
 
Sementara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menafsirkan pernyataan Presiden bahwa pemerintah akan melakukan pengkajian terlebih dulu sebelum mencabut sanksi pembekuan. Berikut ini pernyataan Agum terkait perbedaan penafsiran atas pernyataan Presiden tersebut.

Sebenarnya jalannya pertemuan di Istana beberapa waktu lalu itu seperti apa?
Saat itu Pak Wapres menyam­paikan kompetisi yang tidak berjalan, kemudian beliau me­nyampaikan kalau bisa PSSI diaktifkan lagi.

Saat itu Pak Wapres menyam­paikan kompetisi yang tidak berjalan, kemudian beliau me­nyampaikan kalau bisa PSSI diaktifkan lagi.

Lalu?
Saya juga memberikan pen­jelasan kepada Presiden. Setelah mendengarkan laporan dari kami, Pak Presiden memutus­kan pembekuan dicabut supaya kompetisi berjalan lagi. Tapi reformasi harus berjalan dan transparansi harus ada.

Tapi Kemenpora dan Sekretaris Kabinet membantah langsung mencabut pembekuan, dan bilang akan melaku­kan kajian?
Saya sama sekali tidak men­gada-ada mengenai wacana pencabutan pembekuan. Saya dibilang berbohong, terus terang saya kaget. Saya sudah bilang ke Pak Menpora, ayo kawal bersama dan bergabung dengan komite, di sana juga disampai­kan butir-butir detail termasuk akuntabilitas dan transparansi.

Berarti, pencabutan pem­bekuan seharusnya segera dilakukan?
Apa telinga saya yang salah? Kalau memang telinga saya salah, saya harus ke THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan). Tapi juga bersama-sama dengan Pak JK, berarti kami berdua harus bersama-sama ke THT.

Apa memang pencabutan perlu dikaji lagi?
Saya berusaha sportif men­jelaskan apa yang terjadi sebe­narnya saat pertemuan dengan Presiden. Saya bilang jangan sampai masalah ini dibawa ke ranah Kongres FIFA berikutnya. Presiden memutuskan pembekuan dicabut agar PSSI bisa kem­bali tapi syaratnya reformasi tetap jalan.

Kemenpora akan mengu­mumkan hasil kajiannya hari ini (kemarin, red), bagaimana jika tidak seperti yang diharapkan?
Saya kira tidak. Nggaklah.

Jika pembekuan dicabut dan KLB jadi diselenggara­kan, pemerintah menyebut harus ada dalam struktur dan koordinasi PSSI, bukankah itu intervensi?
Ya, FIFA akan menilai itu intervensi lagi.

Artinya Indonesia akan tetap disanksi?
Ya FIFA makin pasang kuda-kuda untuk mencabut sanksinya. Ya, kalau gitu, FIFA menganggap, "ya sudah, kasih pela­jaran ajalah".

Apakah Anda sudah me­nyampaikan hasil pertemuan tersebut ke FIFA?
Ya sudah.

Apa respons FIFA?
Saya dapat kabar, mereka menunggu informasi atau surat keputusan dicabutnya SK pem­bekuan PSSI oleh pemerintah.

Jika tidak segera dicabut?
Persoalan PSSI akan betul-betul dibawa dalam KLB FIFA. Saya berharap itu tidak terjadi.

Bagaimana dengan Kongres Luar Biasa (KLB)?
Bahwasanya akan ada ke­mungkinan untuk mengadakan semacam Kongres Luar Biasa, iya, saya sampaikan bahwa itu harus ada semacam jalur statuta FIFA.

Jadi KLB mungkin saja dilaksanakan?
Bukan tidak mungkin, tapi memang harus memenuhi jalur tahapan statuta FIFA. Saya kira, kita akan sama-sama melaku­kan reformasi, dan mengawasi jalannya organisasi PSSI yang diaktifkan kembali.

Sikap Ad-Hoc terhadap KLB?
Kalau KLB, kalau itu sejauh statuta, ya nggak ada masalah. Tapi harus diingat, harus sesuai dengan FIFA. Pegangannya kita kembali ke statuta FIFA. ***