Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Senin (29/2).
"Progres-progres aja. Situasi di Poso, Papua. Akan ada penambahan rekrutmen anggota BIN," kata Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/2).
Rapat juga membahas tentang perekrutan anggota BIN yang baru. Dia menyebut BIN butuh 5000 personil baru. Dalam perekrutan, BIN bekerja sama dengan Kementerian PAN-RB.
"Rekruitmen yang disebutkan melalui pendidikan. Sekarang ini sudah ada 3000-an sekian, butuhnya 5.000. Rektutmen sedang kerjasama dengan Menpan-RB," katanya.
Untuk memenuhi kekurangan personil BIN, lanjut TB, BIN baru mengusulkan dana sebesar Rp 700 miliar. Namun bukan berarti dana sebesar itu harus diserahkannsemua ke BIN.
"Kita setuju (BIN) butuh dan kurang orang. Kalau anggaran segitu kita tunggu nanti. Bukan berarti uangnya diserahin ke BIN semua. Mungkin uangnya pelatihan dasar di Menpan-RB," selorohnya.
Pasalnya menurut dia, rekrutmen juga harus dibarengi dengan pelatihan-pelatihan yang berkualitas. Sebab, kepala BIN bekewajiban meningkatkan kemampuan bawahannya. Apalagi rekrutmen itu akan disebar ke seluruh penjuru nusantara.
"Ngeplot orang intelijen harus lihat status daerahnya itu. Jadi bagaimana ancamannya. Kedua, jumlah penduduk dan luas daerah," tukasnya.
[dem]
