Lukman Hakim: KPK Perlu Telusuri Konflik Kepentingan Kuntoro

Tanpa diminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bergerak untuk menelusuri dugaan korupsi berbentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Komisaris Utama PT. PLN, Kuntoro Mangkusubroto.

Hal itu dikatakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), Lukman Hakim, kepada redaksi beberapa saat lalu (Senin, 29/2).

Lukman menyorot beredarnya dokumen konsultasi yang diberikan Tridaya Advisory kepada Inpex Masela terkait dengan pengelolaan Blok Masela tertanggal 11 Desember 2015.  Sejak Januari 2015 Tridaya Advisory aktif berkomunikasi dan memberikan saran kepada Inpex Masela serta ikut dalam berbagai pertemuan yang dilakukan Inpex Masela dengan pihak-pihak lain. Dokumen ini mencuat di tengah isu pengucuran uang bernilai besar dari Inpex Masela kepada firma konsultan Tridaya Advisory.

Belakangan diketahui bahwa konsultan yang mendampingi Inpex itu diperkuat oleh sejumlah tokoh termasuk di dalamnya Kuntoro Mangkusubroto yang saat ini adalah Komisaris Utama PT PLN Persero. Selain dia, ada Erry Riyana Hardjapamekas, mantan pimpinan KPK yang diduga memiliki kaitan dengan kemandegan beberapa kasus "big fish" yang ditangani KPK.

"Penyelidikan KPK itu memang harus dilakukan atas Kuntoro. Ada konflik kepentingan dia sebagai pejabat negara dan tidak menutup kemungkinan mengakibatkan kebijakannya didasari kepentingan pribadi atau golongan," tegasnya.

"Kebijakan publik itu bukannya tidak bisa dihukumkan, apalagi kalau sudah ada indikasi dana dari swasta yang masuk ke dia," tambah Lukman.

Lukman mengingatkan bahwa sejak awal pengangkatan Kuntoro sebagai Komut PLN sudah muncul kecurigaan terkait hubungan personalnya dengan Menteri ESDM, Sudirman Said. Sudirman pernah menjadi bawahan Kuntoro ketika bersama-sama bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pasca tsunami 2004.

"Apakah konflik kepentingan Kuntoro dalam kasus Blok Masela berhubungan dengan sikap Sudirman Said yang ngotot pembangunan kilang dilakukan di laut? Dan adakah hubungannya dengan indikasi aliran dana dari Inpex ke Tridaya? Itu harus diusut KPK," jelas Lukman. [ald]