Berita

Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu:net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu: Ketok Aja Kepala Orang Yang Kampanyekan LGBT, Masak Kampanye Yang Nggak Betul

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 | 09:04 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal Ryamizard risau sekali melihat peristiwa dan isu yang berkembang belakangan ini. Peristiwa yang membuatnya risau adalah terkait penangkapan prajurit TNI dari kesatuan Komando Cadangan Strategis Ang­katan Darat (Kostrad) yang diduga terlibat narkoba. Dan isu yang membuatnya galau adalah terkait propa­ganda kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Baginya kedua hal tersebut bagian dari ancaman pertahanan suatu bangsa.

Terkait prajurit yang ter­sangkut perkara narkoba, dia menegaskan tidak akan pan­dang bulu. Semuanya harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Terkait propaganda LGBT yang disokong lembaga donor internasional, Jenderal Ryamiszard tegas menentang lem­baga donor tersebut. "Ketok aja kepalanya itu. Masak kampanye (soal yang) nggak benar," tegas Ryamizard. Berikut wawancara selengkapnya;


Apa tindakan yang akan diambil terkait anggota TNI yang terlibat narkoba?
Yang namanya narkoba tetap harus dihukum, mau yang na­manya TNI, Polisi nggak ada urusan, harus terkena hukuman.

Antisipasi ke depannya ba­gaimana?
Harus diberikan sanksi, diber­ikan peringatan terus-menerus.

Cukup dengan itu saja?
Sebetulnya tentara itu banyak sarananya, dia apel tiap hari lho. Apel pagi, apel sore, apalagi yang di batalyon ada senam pagi, apel malam, ada lima kali apel. (Peringatan) itu bisa diberikan terus-menerus.

Pemimpin harus memberi penjelasan dan berani mengam­bil tindakan kalau apa yang disampaikan tadi tidak dilak­sanakan.

Sanksi bagi prajurit yang melanggar apa?
Ada hukumnya, saya nggak ngerti hukum, ada pasal-pasal­nya. Tapi jelas mendapatkan hukuman, nggak boleh dibiar­kan. Itu sudah musuh manusia, musuh bangsa kita. Tadi, 50 orang tiap hari mati karena narkoba. Kalikan saja setahun.

Tapi kenapa kok TNI sam­pai bisa kecolongan, ini apa penyebabnya?
Ada tanda tanya, saya juga tanda tanya. Tanya ke yang ber­sangkutanlah.

Kemenhan sudah melaku­kan evaluasi belum?
Oh iya sudah, pasti dong, setiap masalah yang mengan­cam ketahanan negara itu pasti Kementerian Pertahanan akan menganalisa.

Apa langkah yang akan diambil Kemenhan, supaya kasus serupa tidak kembali terulang?
Ya menertibkan kembali, per­ingatkan kembali. Diingatkan, ada hukumannya.

Sudah diperingatkan?
Sudah, itu Panglima, kemu­dian KSAD, KSAL, KSAU sudah memperingatkan anggota, sudah.

Panglima TNI sudah Anda peringatkan?
Cukup pakai telpon sajalah. Bahaya itu narkoba, ini untuk (kebaikan) kita semua.

Kalau persoalan LGBT, Anda bagaimana menyikapinya?
Kalau masalah LGBT, itu nanti jangan sampai seperti di dalam Al-Quran, ada itu. Nabi Luth. Itu kalau Tuhan marah, akan dihancurkan bangsa itu. Jangan kita sampai keba sapu.

Kok bisa LGBT berkem­bang di Indonesia, apa ini memang sengaja dibiarkan?
Ini akibat kita terlalu memberi keringanan. Keringanan un­tuk hidup bersama. (Mestinya) ada batas-batasnya. Jangan seenaknya hidup bersama. Jadi itulah, konyol ya. Nggak jelas itu orang ya.

Tapi lembaga donor interna­sional UNDP malah menyokong dana LGBT di Indonesia. Ini pemerintah bagaimana?
Untuk diapakan... Untuk disetujui...

Untuk kampanye LGBT?

Ketok aja kepalanya itu. Masak kampanye nggak benar. Nggak betul itu. Saya nggak sudi itu, itu orang yang nggak sesuai dengan kepribadian.

Mungkin menurut mereka sesuai?

Kalau di tempat dia sesuai, di tempat dia aja dibiayai. Bukan (di tempat) kita.

Tapi pernyataan Menkopolhukam justru meminta agar LGBT dilindungi, ini bagaimana sih?
Ya dilindungi, jangan dibunuh. Tapi perbuatannya nggak boleh dong dilindungi. Masak melind­ungi orang yang penyimpangan. Itu kan penyimpangan.

Jadi, harus dihukum?
Oh tidak tahu itu ada huku­mannya, tapi kita cegahlah ya.

Caranya?
Ya melalui peringatan, masalah agama. Itu kan pencegahan, jangan dibiarkan terus. Seolah-olah lucu, ya lucu-lucu jadi begini. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya