Presiden Dan Menteri BUMN Harus Evaluasi Kuntoro Mangkusubroto

Keterlibatan Komisaris Utama PT. PLN, Kuntoro Mangkusubroto, dalam urusan Blok Masela harus menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Belakangan diketahui bahwa Kuntoro adalah salah satu tokoh yang memperkuat  firma konsultan Tridaya Advisory. Firma inilah yang mendampingi perusahaan asal Jepang, Inpex Masela, yang mendapatkan hak mengelola Blok Abadi sejak 1998. Inpex melibatkan Tridaya Advisory sebagai konsultan akhir bulan Agustus 2015.

Kesepakatan di antara kedua lembaga itu ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2015, atau tak lama setelah isu pembangunan Blok Abadi Masela menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Isu kucuran uang yang diperkirakan sekitar US$ 1 juta dari Inpex Masela kepada firma konsultan Tridaya Advisory menjadi isu hangat yang dibahas masyarakat pemerhati energi.

"Presiden sendiri harus turun tangan. Copot Kuntoro dari jabatan Komut PLN karena dia terlibat konflik kepentingan pribadi dengan persoalan yang menyangkut energi nasional," kata pengajar kebijakan publik Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), Lukman Hakim, kepada redaksi beberapa saat lalu (Senin, 29/2).

Lukman memandang sosok Kuntoro sebagai orang yang bermasalah dalam beberapa perkara besar di era-era pemerintah sebelum Jokowi-JK.

"Kuntoro adalah preseden buruk, orang yang bermasalah mendapat jabatan kembali dalam pemerintahan sekarang ini," katanya.

Menurutnya, sejak awal pengangkatan Kuntoro sebagai Komut PLN diduga banyak pihak terkait hubungan personalnya dengan Menteri ESDM, Sudirman Said. Sudirman pernah menjadi bawahan Kuntoro ketika bersama-sama bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pasca tsunami 2004.

"Jabatan untuk Kuntoro bisa dicurigai publik untuk menstimulus kepentingan personal dalam proyek-proyek PLN," kata dia.

Karena itu, Lukman menyarankan Presiden Jokowi mengevaluasi Kuntoro, dan jika diperlukan mencopotnya dari jabatan Komut PLN. Lukman juga meminta Menteri BUMN, Rini Soemarno, menegur keras Kuntoro.

Selain itu, isu Blok Masela harus dijernihkan oleh keputusan presiden. Presiden mesti mengumumkan skenario apa yang dijalankan pemerintah untuk membangun Blok Masela.

"Tentu saja skenario pemerintah itu harus sesuai Nawa Cita. Awas, isu Masela ini ditunggangi banyak Nawa Cita gadungan, yang manfaatkan simbol itu untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan pihak asing," jelas Lukman. [ald]