Berita

net

Politik

Bukan Sekali Saja Pemerintah Tidak Kompak Soal Pembekuan PSSI

SABTU, 27 FEBRUARI 2016 | 11:38 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada masalah komunikasi yang serius di antara para pengelola negara dalam isu pembekuan PSSI yang sudah berlangsung 10 bulan.

Hal itu dikatakan pengamat persepakbolaan, M. Rais Adnan, dalam diskusi "Alangkah Lucunya Sepakbola Kita", di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/2).

Ia menyinggung hasil pertemuan Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla dengan Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Komite Ad-Hoc PSSI Agum Gumelar, di Istana Presiden, pada Rabu lalu. Isi pertemuan itu simpang siur setelah para pihak yang diundang keluar dari Istana.


Agum mengklaim, ada perintah presiden kepada Imam untuk segera mencabut SK Pembekuan PSSI. Sementara Imam, menegaskan bahwa perintah presiden kepadanya hanya untuk membuat kajian rencana pencabutan SK Pembekuan, bukan melakukan pencabutan.

"Sinergi di antara kedua pihak tak terjadi. Interpretasinya selalu beda," kata Rais.

Dia mengingat kejadian serupa pernah terjadi pada Mei 2015. Saat itu simpang siur tentang pembekuan PSSI terjadi setelah pertemuan antara Menpora, Wapres Jusuf Kalla (JK), dan Agum Gumelar selaku mantan pimpinan PSSI.

Setelah pertemuan itu, tiba-tiba ada pernyataan dari Wapres JK bahwa Menpora akan mencabut SK pembekuan PSSI pada sore harinya.

"Pak JK minta dicabut, tapi Menpora bilang izin presiden dulu," ingatnya.

Namun, Rais yang juga jurnalis olahraga, yakin Menpora benar-benar menginginkan ada perbaikan sepakbola nasional. Ia yakin pasti ada posisi tawar dari Kemenpora dalam kajiannya sebelum mencabut pembekuan PSSI.

"PSSI harus ajukan rancangan kerja apakah serius akan memperbaiki sepakbola nasional. Sejauh ini PSSI masih belum serius," kata Rais.

"Misalkan contoh, ISL 2014, ketika ingin berusaha mereformasi, tata kelola dan liganya profesional tapi masih ada banyak pemain yang enggak dibayar gajinya. Itu ISL, mungkin di level amatir lebih banyak lagi," ucapnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya