Berita

roy suryo/net

Politik

PEMBEKUAN PSSI

Roy Suryo: Pemerintah Tidak Jelas, Kasihan Pak Agum

SABTU, 27 FEBRUARI 2016 | 09:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, tegas-tegas menyebut pemerintahan Joko Widodo tidak jelas.

"Yang tidak jelas memang pemerintahan sekarang. Dulu jelas, kalau A bilang A, kalau B bilang B," tegas Menpora era Presiden SBY ini dalam diskusi "Alangkah Lucunya Sepakbola Kita", di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/2).

Tudingan Roy Suryo itu terkait sikap pemerintah terhadap polemik pembekuan PSSI.


Ia berangkat dari pertemuan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Tim Adhoc PSSI Agum Gumelar, di Istana Negara, Rabu (24/2), yang memunculkan kesimpangsiuran berita.

Agum mengklaim, ada perintah presiden kepada Imam untuk segera mencabut SK Pembekuan PSSI.

Sementara Imam, menegaskan bahwa perintah presiden kepadanya hanya untuk membuat kajian rencana pencabutan SK Pembekuan, bukan melakukan pencabutan. Apapun keputusannya tergantung kajian yang dilakukan.

"Kita enggak usah kembali ke belakang, enggak usah debat siapa yang benar di antara empat tokoh kemarin. Kasihan Pak Agum sudah sangat senior, diping-pong sana sini," ucapnya.

Menurut Roy, kata kuncinya adalah niat mencabut atau tidak. Ia tak setuju jika pemerintah hanya mengatakan sedang melakukan pengkajian.

"Kalau tidak mau, katakan ke rakyat sejujurnya kami enggak mau cabut. Jangan dikasih PHP (pemberi harapan palsu). Kalau memang tidak niat mencabut, katakan tegas," tegasnya.

Dia juga menyindir Presiden Jokowi yang dalam beberapa kesempatan mengatakan polemik PSSI akan diselesaikan dalam waktu segera. Padahal, kenyataan di lapangan bertolak belakang.

"Itulah gaya sangat bagus presiden kita, bicara A nyatanya B.  Jadi tolong pemerintah tegas saja," tekannya lagi. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya