Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mendukung gencatan senjata di Suriah dan menuntut semua pihak untuk memenuhi komitmen untuk mengakhiri permusuhan.
Dukungan itu datang sekitar satu jam sebelum dimulainya "penghentian permusuhan" yang diusulkan Amerika Serikat dan Rusia, yang dimulai pada tepat tengah malam tadi (Sabtu, 27/2) waktu Damaskus.
Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, dikutip dari Aljazeera, mengatakan pembicaraan damai Suriah akan diadakan lagi pada 7 Maret jika gencatan senjata berhasil dilakukan.
"Dengan asumsi sebagian besar pihak memegang komitmen gencatan senjata, insya Allah, dan akses kemanusiaan terus berlanjut, saya berniat untuk mengadakan lagi pembicaraan damai Suriah pada Senin, 7 Maret," ucap de Mistura.
Sebelum gencatan senjata berlaku, blok oposisi utama Suriah, Komite Negosiasi Tingkat Tinggi, mengatakan bahwa hampir 100 kelompok bersenjata di bawahnya telah sepakat untuk menghormati gencatan senjata sementara. Pada saat bersamaan, serangan udara yang diduga dilakukan militer Rusia terus menyerang daerah yang dikuasai pemberonta beberapa jam sebelum gencatan senjata yang diusulkan mulai berlaku.
Komite itu mengatakan, tepatnya ada 97 faksi dan kelompok bersenjata anti Presiden Bashar al Assad yang akan menghormati waktu dua pekan untuk gencatan senjata.
Mereka pun tak kalah keras menuntut agar Rusia dan Iran, pendukung utama Assad, mematuhi gencatan senjata.
Beberapa hari lalu, Presiden Assad berhasil meyakinkan Rusia soal komitmennya menghormati gencatan senjata.
"Sebuah panggilan telepon berlangsung antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Secara khusus, Assad menegaskan kesiapan pemerintah Suriah untuk memfasilitasi pembentukan gencatan senjata," demikian pernyataan Kremlin.
Masih dari keterangan Kremlin, Assad menyebut gencatan senjata sebagai langkah penting menuju resolusi politik.
Gencatan senjata berawal dari komunikasi melalui telepon antara Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin lalu.
Namun, gencatan senjata tidak berlaku untuk ISIS, Front al Nusra dan organisasi lainnya yang telah ditetapkan PBB sebagai kelompok teroris.
[ald]
