Berita

kim jong un/net

Dunia

Inilah Deretan Sanksi Baru Untuk Korut Yang Digagas AS-China

JUMAT, 26 FEBRUARI 2016 | 07:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Amerika Serikat, didukung oleh China, telah mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menjatuhkan sanksi lebih keras terhadap Korea Utara.

Ancaman sanksi itu datang setelah peluncuran satelit yang dilakukan Korea Utara pada Minggu (7/2).

PBB dan negara-negara seteru Korut, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, bersikeras bahwa yang diluncurkan negara komunis itu adalah rudal jarak jauh antar benua. Bahkan kecaman datang juga dari sekutu lamanya, Republik Rakyat China.


Padahal Korut telah berulangkali sebelumnya menyebut bahwa yang diluncurkannya adalah satelit observasi bumi.

Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, mengatakan, sanksi yang akan dijatuhkan adalah sanksi terkeras yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB selama lebih dari 20 tahun terakhir.

China yang sebelumnya enggan mendukung sanksi yang mengancam stabilitas negara tetangganya itu, kini ikut merancang sanksi.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua kargo yang akan masuk dan keluar dari DPRK (Korea Utara) akan wajib diperiksa," kata Power, dikutip dari BBC.

Menurutnya, sanksi ini akan mengirim pesan jelas kepada rezim Kim Jong Un.

"Dunia tidak akan menerima proliferasi nuklir Anda. Akan ada konsekuensi atas tindakan Anda," katanya.

Tak hanya itu, sanksi-sanksi baru juga termasuk melarang pelayaran kapal-kapal Korut yang dicurigai membawa barang ilegal dari pelabuhan di seluruh dunia, dan memperluas embargo senjata kepada mereka.

Selain itu, larangan ekspor batubara, besi, emas, titanium dan mineral dari Korut, serta larangan pasokan avtur termasuk untuk bahan bakar roket. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya