Berita

kim jong un/net

Dunia

Inilah Deretan Sanksi Baru Untuk Korut Yang Digagas AS-China

JUMAT, 26 FEBRUARI 2016 | 07:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Amerika Serikat, didukung oleh China, telah mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menjatuhkan sanksi lebih keras terhadap Korea Utara.

Ancaman sanksi itu datang setelah peluncuran satelit yang dilakukan Korea Utara pada Minggu (7/2).

PBB dan negara-negara seteru Korut, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, bersikeras bahwa yang diluncurkan negara komunis itu adalah rudal jarak jauh antar benua. Bahkan kecaman datang juga dari sekutu lamanya, Republik Rakyat China.


Padahal Korut telah berulangkali sebelumnya menyebut bahwa yang diluncurkannya adalah satelit observasi bumi.

Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, mengatakan, sanksi yang akan dijatuhkan adalah sanksi terkeras yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB selama lebih dari 20 tahun terakhir.

China yang sebelumnya enggan mendukung sanksi yang mengancam stabilitas negara tetangganya itu, kini ikut merancang sanksi.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua kargo yang akan masuk dan keluar dari DPRK (Korea Utara) akan wajib diperiksa," kata Power, dikutip dari BBC.

Menurutnya, sanksi ini akan mengirim pesan jelas kepada rezim Kim Jong Un.

"Dunia tidak akan menerima proliferasi nuklir Anda. Akan ada konsekuensi atas tindakan Anda," katanya.

Tak hanya itu, sanksi-sanksi baru juga termasuk melarang pelayaran kapal-kapal Korut yang dicurigai membawa barang ilegal dari pelabuhan di seluruh dunia, dan memperluas embargo senjata kepada mereka.

Selain itu, larangan ekspor batubara, besi, emas, titanium dan mineral dari Korut, serta larangan pasokan avtur termasuk untuk bahan bakar roket. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya