Berita

Begini Cara Menjaga Kualitas Munaslub Golkar

KAMIS, 25 FEBRUARI 2016 | 17:25 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmed Zaki Iskandar berharap Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat ini tidak lagi lagi melahirkan konflik baru. Pasca Munaslub, semua harus bersatu, solid dalam membangun partai dan jangan sampai ada aksi saling gugat.

Mungkinkah itu terlaksana?

Politikus senior Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari mengatakan hal itu masih sangat tergantung dengan kinerja panitia pemilihan dan penyelenggara musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Selama panitia menyelenggarakan munaslub secara berkualitas, dipastikan tidak akan ada gugat menggugat dari calon yang kalah.


"Jadi panitia harus menyelenggarakan Munas dengan berkualitas," jelas Hajri saat dihubungi (Kamis, 25/2).

Berkualitas yang dimaksud, kata Hajri, adalah dengan menjauhi money politic. Terlebih, Ketum Golkar Aburizal Bakrie sudah mengirim surat ke KPK, PPATK dan juga polisi untuk mengawasi jalannya munaslub agar berjalan dengan transparan ada tidak ada politik uang.

Selain itu, calon yang bertarung harus melakukan uji publik dengan cara debat publik di depan DPD I dan DPD II dengan adil. Juga tampil di depan TV untuk menjelaskan program-program caketum yang bersangkutan dan juga program partai.

Sebelumnya Zaki berharap pelaksanaan Munaslub digelar terbuka untuk menghindari politik uang. "Setiap voter dipanggil lalu menyebutkan pilihannya. Dengan dengan begitu lebih fair dan tidak ada politik uang," ucap Ketua DPD Golkar Tangerang ini.

Lebih jauh kata Bupati Tangerang ini, semua calon harus fair, sportif, dan mendukung calon terpilih. "Seharusnya seperti itu seorang kader. Jadi tidak perlu ada pakta integritas. Saya yang muda saja berani bilang, terpilih atau tidak, saya kader Golkar, saya akan dukung siapapun yang terpilih. Begitu juga kalau saya terpilih, semua harus dukung," tandasnya.[zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya