Berita

emron pangkapi/net

Emron Yang Sudah Mundur, Nongol Lagi Saat PPP Konflik

KAMIS, 25 FEBRUARI 2016 | 02:21 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Pentolan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi, terlibat menggelar Mukernas IV PPP di Hotel Mercure Ancol, yang digelar sejak kemarin, .

Mukernas ini dilakukan setelah Menkumham, Yasonna Laoly, memperpanjang SK kepengurusan periode tersebut. Namun masalahnya, kehadiran Emron yang mengklaim diri sebagai Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, membuat ‎kalangan internal partai Kabah geram.

Salah satunya Ketua Angkatan Muda Ka'bah (AMK), Sudarto. Ia menyebut sikap Emron menciderai etika politik. Alasannya, Emron telah resmi mundur dari kepengurusan.


Emron mendapat posisi Komisaris PT Timah dan‎ mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum PPP sejak 15 Maret 2015.

"Emron seperti mementingkan golongan, dan ini berakibat buruk buat islah," kata dia.

Memang, pengunduran diri Emron disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Ketua Umum DPP PPP. Emron menjelaskan, pengunduran dirinya merupakan penegasan dari keinginan untuk melakukan regenerasi dengan memberikan kesempatan kepada para kader yang lebih muda untuk mengisi jabatan-jabatan strategis partai sesuai dengan eranya.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, Suryadharma Ali (SDA), juga meminta Emron membatalkan Mukernas IV PPP tersebut.

Pesan itu disampaikan SDA kepada Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humprey Djemat, selaku utusan khusus Ketua Majelis Syariah, KH. Maemoen Zubair, di  Guntur, Senin lalu (21/2).

"Islah PPP itu sangat baik, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan memiliki landasan yang kuat dengan melibatkan semua pihak yang bertikai," ucap SDA.

Mukernas PPP di Ancol yang tidak melibatkan Ketua Umum SDA justru kontraproduktif  dan berpotensi semakin memecah belah PPP. SDA sendiri mengaku belum pernah diajak bicara mengenai pelaksanaan Mukernas dan Muktamar PPP.

Emron Cs dianggap mengulangi kesalahan yang sama pada saat menyelenggarakan Muktamar Surabaya yang sudah dikalahkan di Mahkamah Agung. Pelaksanaan Mukernas tanpa melibatkan SDA Selaku Ketua Umum merupakan kecerobohan yang menjauhkan terwujudnya islah. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya