Berita

marwan batubara/net

Bisnis

BLOK MASELA

Irres: Kita Harus Bela Kepentingan Rakyat, Negara Dan Bisnis Nasional

SELASA, 23 FEBRUARI 2016 | 12:08 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Keputusan pemerintah untuk skenario pengembangan lapangan gas abadi blok Masela harus berdasar kajian objektif yang memihak kepentingan negara dan rakyatnya.

"Asing kita butuhkan, tapi kontraktor lokal harus hidup, dan itu semua dalam koridor kepentingan nasional," kata Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Irres), Marwan Batubara, kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Selasa, 23/2).

Menyangkut opsi pengembangan di laut (offshore) atau di darat (onshore), Marwan tidak mau bicara banyak tanpa data komprehensif dan objektif. Tetapi, dia berharap dari semua kepentingan yang bertarung di Masela, pemerintah membuat kajian komprehensif sehingga nantinya target kepentingan negara dan rakyat bisa dicapai.


"Kalau paksakan di laut, ternyata penumpang kepentingan asing dan pemburu rentenya lebih banyak, pasti kita tolak. Kita juga harus menolong penggunaan local content," tegasnya.

"Kalau memang industri dalam negeri bisa hasilkan sesuatu yang hidupkan ekonomi nasional, sepanjang itu dikaji objektif dan harganya bersaing secara internasional, kenapa harus kita redam?" tambahnya.

Dia menolak tegas opsi offshore yang 100 persen sarananya berasal dari luar negeri. Namun dia juga ingatkan, kontraktor lokal pun tidak boleh memaksakan kehendak, apalagi melakukan mark up.

"Dalam hal ini, local content jangan jadi beban. Jangan sampai dia sudah dapat (proyek), tapi harganya gila-gilaan. Bandingkan saja dengan harga luar negeri. Kalau (lokal) beda sedikit lebih tinggi dari asing misalnya, bagi saya kita harus tetap memihak kekuatan lokal," terangnya.

Dia mengingatkan pemerintah, isu Masela tidak boleh ditunggangi korporasi asing (Inpex dan Shell) yang sedang mengembangkan kilang terapung di Australia.

"Irres bersikap, bela kepentingan rakyat dan negara, bela kepentingan bisnis nasional. Tapi, jangan ada KKN apalagi mark up," pungkas Marwan. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya