Berita

ilustrasi

Jalur Ganda KA Tak Efektif Alihkan Angkutan Truk, Ini Solusinya

SABTU, 20 FEBRUARI 2016 | 19:45 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Daripada membangun jalur ganda kereta api (double track), Pemerintah sebenarnya cukup mengerahkan dua kapal berkapasitas masing-masing 1.500 TEUs (Twenty Foot Equivalent Units). Hal ini dengan asumsi 200 rangkaian kereta logistik bisa mengangkut total 300 TEUs per hari. (Baca: Jalur Ganda KA Pantura Tak Efektif Alihkan Angkutan Truk)

Biaya pengadaan dan pengoperasian dua kapal itu pun jauh lebih murah dibandingkan dengan kereta api. Apabila setiap rangkaian kereta api membutuhkan sekitar Rp75 miliar berarti dibutuhkan Rp15 triliun untuk pengadaan 200 rangkaian tersebut.

"Dana sebesar itu, bisa digunakan untuk membeli 30 kapal masing-masing berkapasitas 1.500 TEUs sehingga jumlah barang yang bisa diangkut mencapai 45 juta TEUs," jelas anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono, dalam keterangan persnya, Sabtu (20/2).


Biaya operasional kapal juga jauh lebih murah, selain cepat dan lebih aman sehingga akan mengurangi kepadatan jalan raya di Pantura.

Jika mengoperasikan kereta, jelas Bambang, diperlukan tambahan operator kereta dan penjaga pintu perlintasan, infrastruktur stasiun, alat berat untuk memindahkan kontainer dan sebagainya. Selain itu, perlu angkutan truk dari setiap stasiun ke tempat tujuan barang.

"Pemilik barang akan menghitung, jika menggunakan truk loading-unloading cuma sekali tetapi kalau kereta api dua kali, yakni dari truk ke kereta kemudian dari kereta ke truk lagi sehingga biayanya bisa lebih mahal," ungkapnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya