Komjen Saud Usman Nasution: Soal Lapas Khusus Teroris, Saya Sudah Paparkan Ke Presiden Di Rapat Terbatas, Pak JK Juga Ada

Jenderal bintang tiga ini tetap ngotot ingin merealisasi­kan usulannya membuat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus terorisme, sebagai bagian dari program deradikalisasi. Usulan Jenderal Saud itu ditentang Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Wapres khawatir Lapas itu justru dijadikan wadah bagi teroris untuk melebarkan jaringannya. "Nanti malah jadi 'universitas'," begitu kata JK.

Kendati usulannya diten­tang, Jenderal Saud memastikan Lapas Khusus Teroris di Sentul akan tetap digunakan. Berikut pernyataan Jenderal Saud:

Wacana Lapas khusus terorisme sebenarnya sudah se­jauhmana pembicaraannya?
Kita di Sentul sudah dibangun penjara khusus kegiatan deradika­lisasi. Artinya kepada yang sudah kooperatif, kita kumpulkan di sana, dalam rangka proses pembe­lajaran untuk memberikan pema­haman kepada mereka, sekaligus keperluan berbagai pihak untuk penelitian dan segala macam.

Kita di Sentul sudah dibangun penjara khusus kegiatan deradika­lisasi. Artinya kepada yang sudah kooperatif, kita kumpulkan di sana, dalam rangka proses pembe­lajaran untuk memberikan pema­haman kepada mereka, sekaligus keperluan berbagai pihak untuk penelitian dan segala macam.

Urgensi dari Lapas khusus ini apa sih?
Kami mendapat banyak masu­kan dari para napi (teroris) yang sudah kooperatif. Mereka masih merasa terancam di sana oleh rekan-rekannya yang masih radikal. Masih keras. Sehingga mereka ingin dipindahkan.

Apa wacana Lapas Khusus ini bisa langsung direalisasi?
Nah untuk memindahkan ke Sentul ini kan perlu aturan, pertama legalitasnya. Lapas kita ini nantinya harus menjadi Lapas cabang mana. Kemudian juga personelnya, yang akan men­gawal dan menjaga di situ bukan kami, tapi itu dari Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Lapas. Termasuk juga administrasi-administrasi lainnya. Tapi kita upayakan secepatnya.

Progresnya sejauh ini sudah sampai mana?
Kita sudah ada MoU denganKumham (Kemenkumham), ting­gal nanti ditindaklanjuti dengan proses lanjut.

Memangnya, apa sih ke­pentingan Pemerintah mem­buat Lapas khusus itu?
Sekarang ini di berbagai Lapas, di berbagai provinsi sudah over capacity. Kalau kita pindahkan di sana kan ada 48 kamar, kalau kita taruh saja dua orang perkamar berarti sudah meringankan sekitar 96 orang masuk ke sana. Ini juga meru­pakan bagian dari upaya kita supaya yang sudah kooperatif ini jangan radikal lagi.

Tapi Pak Wapres sempat mengeluarkan penyataan bah­wa Lapas khusus terorisme itu tidak efektif?
Memang ini berbagai pe­mikiran muncul. Nanti dia bisa dikonotasikan sebagai terorisme atau sudah dicap. Tapi kita juga ada masukan mereka ingin dipisahkan dari yang radikal itu. Artinya kalau sudah kooperatif kenapa tidak. Daripada dia menjadi radikal lagi, lebih bagus seperti ini. Ini sebagai upaya kita sebagai pemerintah.

Pak JK sudah setuju?
Oh di Presiden sudah kita paparkan di rapat-rapat terbatas. Pak JK juga ada.

Dulukan sempat dikhawat­irkan, kalau dikumpulkan da­lam satu Lapas Khusus, para tahanan terorisme ini malah bikin universitas sendiri?
Oh ndak lah, kita kan harus positive thinking. Kalau kita se­mua berpikiran negatif itu saya kira sulit.

Nah, bagaimana memastikan agar tidak malah bikin 'univer­sitas teroris' di Lapas?
Makanya kita harapkan petu­gas yang ada di sana, betul-betul mempunyai kemampuan yang khusus. Dan paling tidak kita juga melihat apakah akan ada potensi radikal lagi atau me­mang sudah kooperatif untuk baik. Kita kunjungi mereka secara rutin, tiap bulan. Kita ada assessment namanya, untuk mengetahui bagaimana kondisi radikalisme seseorang itu.

Oh ya, katanya BNPT saat ini terkendala minim dana. Apa sudah dilaporkan ke Pemerintah?
Saya sudah paparkan ke Menteri Keuangan kok.

Responnya?
Kita akan carikan dananya.

Idealnya, berapa banyak sebenarnya anggaran yang dibutuhkan BNPT?
Seperti rencana aksi nasional, itu kita melibatkan kemente­rian/lembaga terkait dan juga unsur masyarakat. Kita butuh sekitar Rp 330 miliar setahun. Termasuk juga memberikan pelatihan, modal usaha, sesuai apa yang mereka inginkan. Sudah kita kumpulkan dari tengah masyarakat ada seki­tar 386 orang di 23 provinsi. Termasuk juga di 47 Lapas itu. Apa pekerjaan yang mereka butuhkan, pelatihan apa, dan juga modal apa yang mereka butuhkan. Kita harapkan semua KL ini bersinergi. Jadi masing-masing menyusun dalam keg­iatan rencana masing-masing. Tinggal kita berikan ini kegiatan segala macam, sehingga mudah-mudahan bisa teratasi. ***