Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menegaskan permasalahan guru honorer harus dilihat secara menyeluruh baik dari distribusi guru, pola rekrutmen guru hingga pengangkatannya.
Dia menjelaskan, dilihat dari rasio jumlah guru dan siswa, sejauh ini masih seimbang. Ada daerah yang kekurangan tenaga pengajar namun ada pula daerah yang kelebihan. Yang jelas, sambung Anies, jumlah guru honorer meningkat pesat dibandingkan 10 tahun terakhir.
Anies Baswedan menyampaikan demikian dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI, di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Komplek Parlemen, Jakarta (Rabu, 3/2). (Baca:
Menteri Anies Dipertanyakan, Honorer Tak Diangkat Tapi Rekrut Guru Baru)
Lebih jauh dia menambahkan, permasalahan yang ada saat ini, selain proses rekrutmen guru honorer juga proses guru honorer itu diangkat menjadi pegawai negeri. Untuk itu, perlu ada aturan menyeluruh tentang syarat dan ketentuan menjadi guru honorer.
"Kami sampaikan perlu menata persoalan ini lintas kementerian. Peraturan kita tingkatkan menjadi Keppres, selama ini hanya di menteri, otoritas legal tidak kuat," ungkap mantan Rektor Universitas Paramadina ini. (Baca:
Geruduk Istana, Rencana Pegawai Honorer Demo Besar-besaran Didukung)
"Saat ini yang bisa dilakukan adalah alokasi anggaran untuk tunjangan guru honorer. Maka, persoalan harus dilihat secara lengkap dan parsial untuk menghasilkan solusi yang komprehensif," tandasnya.
[zul]
