Berita

nt/rmolsumsel

Seorang Eks Gafatar Asal Sumsel Yang Dipulangkan Bekerja Sebagai PNS

SENIN, 01 FEBRUARI 2016 | 03:28 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Salah seorang dari 10 orang eks pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang baru kembali dari Boyolali, Jawa Tengah, diduga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Selatan.

Yaitu, NT yang bekerja sebagai salah satu staf di bagian analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di BLH Pemerintah Provinsi Sumsel. NT dipulangkan bersama suaminya MAF dan satu anaknya. Keluarga ini beralamat di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang.

Dihubungi terpisah seorang pegawai di BLH Sumsel berinisial Sy, mengaku terkejut saat mengetahui NT eks pengikut Gafatar. "Terkejut juga, ternyata bergabung Gafatar," ungkap pria yang pernah menjadi rekan satu kantor NT di BLH Sumsel, seperti dilansir RMOLSumsel.


Sy tidak lagi melihat NT sejak 5 bulan terakhir, tanpa alasan yang jelas. Awalnya, dirinya tidak mengira NT akan bergabung dengan Gafatar. Setelah membaca pemberitaan di media, dirinya baru mengetahuinya. "Baru tahu setelah marak diberitakan media," katanya.

Saat masih bekerja di BLH Sumsel, dirinya tidak pernah melihat NT menunjukkan adanya kejanggalan atau perubahan perilaku sehari-hari. "Kalau bergaul dia biasa saja, dan tidak pernah membahas soal Gafatar. Dia itukan orangnya pendiam," tambahnya.

Pihaknya berencana untuk menjenguk rekan sekantornya tersebut di Panti Sosial Keluarga Wanita Harapan (PSKWH). "Rencananya Senin (hari ini, red) kami akan menemui di penampungan sementara," tandasnya.

Pada Sabtu kemarin, Pemprov Sumsel berhasil menjemput 10 eks anggota Gafatar asal Sumsel. Seluruh anggota Eks Gafatar bersama tim tiba di bandara SMB II Palembang pada pukul 11.50 WIB dengan menggunakan maskapai penerbangan Naim Air.

Mereka langsung dievakuasi dan dibawa ke Panti Sosial milik Pemprov panti  Karya Harapan Wanita di Jalan Panti Sosial, Palembang. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya