Peristiwa hilangnya anggota keluarga akhir-akhir ini, menjadi perhatian serius Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Mereka yang dilaporkan hilang, diduga ikut organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).
Hari menjelang sore, Rabu (27/1). Jam menunjukkan pukul 15.00 WIB. Puri Kencana Putri masih asyik mengetik di laptopnya. Tatapan matanya fokus ke layar laptop yang tidak terlalu lebar.
Semilir angin membuatnya betah berlama-lama di teras Kantor Kontras yang berada di Jalan Kramat II Nomor 7, Jakarta Pusat. Sapaan
Rakyat Merdeka, memecah konsentrasinya.
"Merekap laporan keluarga hilang yang masuk ke hotline pengaduan kami," kata Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi Kontras ini.
Beberapa hari ini, Kontras membuka hotline layanan pengaduan laporan keluarga yang kehilangan angota keluarganya. Bagi keluarga yang ingin mengadukan keluarganya hilang, tidak perlu repot-repot datang ke kantor Kontras. Cukup melapor melalui nomor 087877728281.
Pengaduan untuk orang hilang, bisa melalui pesan singkat dengan format: nama pelapor, alamat,nama orang yang dicari, jenis kelamin orang yang dicari dan hubungan dengan pelapor.
Sementara itu, format untuk pelaporan diskriminasi/intimiÂdasi: nama pelapor, nomor telepon, alamat, cerita singkat diskriminasi/intimidasi yang dialami. "Selama lima hari buka layanan pengaduan, sudah 10 keluarga yang melaporÂkan kehilangan anggotanya ke kami," kata Puri, kemarin.
Kendati punya gawe membuÂka layanan pengaduan, kondisi kantor Kontras yang berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, terlihat sepi. Tak tamÂpak kegiatan mencolok di dalam bangunan dua lantai itu. Hanya terdengar suara samar-samar peÂgawai yang melakukan rapat.
Di lantai bawah, dua petugas resepsionis menyapa ramah setÂiap pengunjung yang masuk dan menanyakan keperluan datang ke kantor tersebut.
Puri menyebut, laporan yangmasuk ke Kontras berasal dari berbagai daerah. Seperti Palembang, Pekanbaru, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi. "Kami masih menelusuri keberadaan anggota keluarga yang hilang di tempat-tempat penampungan eks pengikut Gafatar. Tapi sampai saat ini belum ketemu," jelasnya.
Tidak sendirian, pihaknya juga meminta bantuan kepada eks pengurus Gafatar yang dikenalnya. "Mereka juga belum memberi info. Padahal, nama-nama angÂgota keluarga yang hilang sudah kami serahkan," ujar Puri.
Kendati demikian, pihaknya berjanji akan terus berusaha mencarinya sampai ditemukan. "Eks pengurus pasti punya daÂtabase anggota, jadi kami akan terus menunggu laporan dari pengurusnya," kata wanita beÂrambut panjang ini.
Dalam kasus hilangnya keluargayang akhirnya bergabung ke ormas Gafatar, kata Puri, ada ciri khas sendiri. Mereka biasanya pamit kepada anggota keluarganya terlebih dahulu, namun menghilangtidak pernah pulang lagi.
Dalam kesempatan itu, dia mengkritik cara kerja pemerintah yang lamban dalam menangani eks pengikut Gafatar. Termasuk soal database pemerintahterhadap seluruh anggota Gafatar yang saat ini hidup di pengungsian.
"Apakah catatan dari pemerintahbisa diakses publik atau tidak. Kalau bisa diakses akan lebih mudah untuk mencari anggota keluarganya yang hiÂlang," kritiknya.
Selain itu, dia mengusulkan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) untuk bekerjasama dengan meÂdia massa untuk mengumumkan siapa saja anggota Gafatar yang hidup dalam pengungsian.
Cara ini dilakukan agar, keÂluarga yang kehilangan anggota keluarganya, bisa melihat atau mengecek langsung melalui media massa. "Jangan sampai mereka hanya hidup dari penÂgungsian satu ke pengungsian lain, tanpa bisa bertemu kembali keluarganya," tandasnya.
Berdasarkan info yang diterima Kontras, banyak penggungsi eks Gafatar saat ini hidup mempriÂhatinkan di pengungsian, termasuk di Jakarta. "Apakah pemerintah memperhatikan soal makanan berÂgizi bagi pengungsi," tanya dia.
Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah agar menyiapkan segala sesuatunya bagi para pengungsi eks Gafatar sebelum mereka betul-betul ditempatkan di tempat pengungsian.
"Jangan sampai tempat pengungsian yang disediakan pemerintah tidak layak, yang akhirnya menjadi penderitaan baru buat mereka setelah kamp mereka di Kalimantan dibakar massa. Ini meÂnambah penderitaan," ujarnya.
Pengungsian yang layak, terang Puri, adalah tersedianya akses informasi bagi para penÂgungsi, sehingga bisa mudah menghubungi keluarganya. Begitu juga kebutuhan pangan, kesehatan dan alat mandi. "Soalnya, banyak dari mereka yang diduga tidak mandi selama berhari-hari. Ini tentu membahayakan kesehatan mereka," sebut dia.
Bila memang pemerintah tidak siap memberikan temÂpat pengungsianyang layak, pihaknya akan menggalang aksi solidaritas kemanusiaan untuk menolong mereka.
Namun, lanjut Puri, hal itu tidak mudah dilakukan. Sebab, saat ini kondisinya masih sensiÂtif. Apalagi ditambah tudingan sesat yang dialamatkan kepada organisasi ini. "Yang menjadi pertanyaan, mau tidak publik menolong mereka dengan memberiÂkan beras, pakaian hangat atau pangan lainnya?" tanya dia.
Lantaran itu, dia meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani untuk bisa mengkoordinasikan kebutuhan pengungsidengan seluruh menteri teknis terkait.
"Kalau mereka tak bisa kerja menangani pengungsi dengan baik, terus buat apa ada menteri- menteri itu. Ini tugas negara dan harus bertanggung jawab terhadap warganya," tegasnya.
Pasalnya, seluruh harta milik pengungsi Gafatar sudah habis karena ditinggal di Kalimantan. "Ini juga harus menjadi perhaÂtian pemerintah. Selepas dari pengungsian, nasib mereka juga diperhatikan, karena sudah tidak punya harta benda lagi di kamÂpung halamannya," kata dia.
Terpisah, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastiÂkan, logistik untuk pengungsi eks Gafatar terpenuhi selama berada di tempat penampungan.
"Kementerian Sosial pastikan, di tempat penampungan, logisÂtiknya aman," ucap Khofifah di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, pemberian logistik tersebut seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tenÂtang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat.
Dalam peraturan tersebut, peÂmerintah kabupaten/kota diperboÂlehkan untuk mengeluarkan cadanganberas pemerintah sebanyak 100 ton. Namun, apabila jumlah tersebut masih kurang, gubernur diperkenankan untuk mengeÂluarkan 200 ton beras tambahan. "Yang penting jangan sampai ada kekurangan logistik," tegasnya.
Lebih lanjut, kata Khofifah, saat ini untuk di daerah sebetulnya telah disiapkan konsumsi yang disiapkan masing-masingdaerah. Sedangkan selama di KRI, makanan disiapkan Kemensos. "Kalau di Cibubur dan besok kemungkinan di asrama haji, sedang dikoordinasikan oleh Pemprov DKIuntuk menyiapkan segala sesuatunya," jelasnya.
Selain itu, Kemensos akan menangani masalah psikologis eks anggota Gafatar beserta keluarganÂya dan memprioritaskan reunifikasi atau mempertemukan anggota keluarga yang dilaporkan hilang.
"Kita ingin pastikan trauma healÂing dan trauma conselingtersedia. Tapi, prioritas Kemensos adalah reÂunifikasi dan reintegrasi keluarga.Kita ingin pastikan, orangtua yang sedang cari anaknya, istri cari suami, dan lain-lain itu bisa diprioritaskanuntuk dikumpulÂkan kembali bersama keluarga mereka," tuturnya. ***
