Berita

net

Kesehatan

Pelaksanaan JKN Masih Buruk

JUMAT, 29 JANUARI 2016 | 04:17 WIB | LAPORAN:

Pelaksanaan program layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga akhir tahun 2015 dinilai masih buruk. Selama dua tahun program berjalan banyak ditemukan permasalahan.

Menurut Direktur MediaLink Mujtaba Hamdi, masalah terbesar selama pelaksanaan JKN adalah masih banyak kasus kesalahan data Peserta Bantuan Iuran (PBI). Hal ini, disebabkan pengunaan data lama yang tidak dimutakhirkan. Kemudian, selalu ada perubahan prosedur, penambahan tugas, rumitnya rujukan, kurang sosialisasi, proses pengurusan klaim yang terlambat, hingga prosedur pendaftaran untuk perusahaan yang panjang dan lama.

"Data masih gunakan data 2011. Hasilnya, kelompok tidak mampu belum sepenuhnya dimasukkan. Selain itu, aturan pendataan seharusnya melibatkan warga, namun pelaksanaan di lapangan tidak seindah regulasinya," bebernya dalam diskusi yang digelar di resto Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta (Kamis, 28/1).


Menurut Hamdi, kunci persoalan adalah sistem validasi dan verifikasi harusnya lebih terbuka dan diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.

"Kenyataan yang dilihat di lapangan ada banyak data lama yang masih masuk. Warga yang meninggalpun masih masuk, sehingga masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk. Pendataan masih kacau-balau," tambahnya.

"Ini ada di regulasi tapi implementasinya tidak merata sama sekali, ini tidak bisa dibiarkan. Tidak cukup ada regulasi saja, harus ada terobosan nasional inovatif yang diajukan pemerintah agar verifikasi validasi yang terbuka bisa maksimal," tegas Hamdi. [wah]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya