Berita

net

Kesehatan

Pelaksanaan JKN Masih Buruk

JUMAT, 29 JANUARI 2016 | 04:17 WIB | LAPORAN:

Pelaksanaan program layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga akhir tahun 2015 dinilai masih buruk. Selama dua tahun program berjalan banyak ditemukan permasalahan.

Menurut Direktur MediaLink Mujtaba Hamdi, masalah terbesar selama pelaksanaan JKN adalah masih banyak kasus kesalahan data Peserta Bantuan Iuran (PBI). Hal ini, disebabkan pengunaan data lama yang tidak dimutakhirkan. Kemudian, selalu ada perubahan prosedur, penambahan tugas, rumitnya rujukan, kurang sosialisasi, proses pengurusan klaim yang terlambat, hingga prosedur pendaftaran untuk perusahaan yang panjang dan lama.

"Data masih gunakan data 2011. Hasilnya, kelompok tidak mampu belum sepenuhnya dimasukkan. Selain itu, aturan pendataan seharusnya melibatkan warga, namun pelaksanaan di lapangan tidak seindah regulasinya," bebernya dalam diskusi yang digelar di resto Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta (Kamis, 28/1).


Menurut Hamdi, kunci persoalan adalah sistem validasi dan verifikasi harusnya lebih terbuka dan diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.

"Kenyataan yang dilihat di lapangan ada banyak data lama yang masih masuk. Warga yang meninggalpun masih masuk, sehingga masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk. Pendataan masih kacau-balau," tambahnya.

"Ini ada di regulasi tapi implementasinya tidak merata sama sekali, ini tidak bisa dibiarkan. Tidak cukup ada regulasi saja, harus ada terobosan nasional inovatif yang diajukan pemerintah agar verifikasi validasi yang terbuka bisa maksimal," tegas Hamdi. [wah]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya