Berita

Politik

Teman Ahok Tetap Terima Tantangan 1 Juta KTP

SENIN, 25 JANUARI 2016 | 19:29 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Meski hingga saat ini berhasil mengumpulkan 630 ribu KTP untuk mendukung Basuki Purnama alias Ahok maju lagi di Pilgub Jakarta 2017 secara independen, namun relawan Teman Ahok tetap menerima tantangan Gubernur DKI Jakarta itu untuk mencapai target 1 juta KTP.

"Ahok sih support maju secara independen, tapi kita ditantang untuk mengumpulkan satu juta KTP," ujar juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, usai bertemu Ahok di Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (25/1).

Waktu yang cukup panjang menuju Pilgub 2017 membuat Amalia dan kawan-kawannya menyanggupi tantangan idolanya itu.


"Ini juga waktunya masih panjang untuk mengumpulkan. Persebarannya lancar di semua wilayah, semuanya bisa dicek di website Teman Ahok. Mungkin yang enggak ada di Kepulauan Seribu karena terbatas sumber dayanya," kata dia.

Hingga saat ini Teman Ahok mengklaim sudah mampu mengumpulkan 630 ribu KTP untuk mendukung Ahok maju secara independen. Berdasarkan UU 8/2015 Pilkada, syarat jumlah dukungan minimal KTP yang harus terkumpul untuk calon perseorangan di daerah yang memiliki penduduk 6-12 juta orang (seperti DKI) adalah 7,5 persen.

Namun pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, MK mengatur bahwa syarat dukungan calon perseorangan harus menggunakan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu sebelumnya, bukan jumlah keseluruhan masyarakat di suatu daerah.

Nah, DPT DKI terakhir pada Pilgub Jakarta 2012 adalah 7 juta. Maka, jumlah KTP yang harus dikumpulkan Ahok adalah 7 juta dikali 7,5 persen, yaitu sekitar 525 ribu KTP. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya