Berita

ahok/net

Nusantara

JELANG PILGUB DKI

Teman Ahok: Jumlah KTP Untuk Ahok Sudah Cukup

SENIN, 25 JANUARI 2016 | 16:15 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Jumlah kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta yang dikumpulkan Teman Ahok sudah cukup untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju di Pilkada DKI 2017 dari jalur independen.

"Tadi ngbrol santai, tapi kita menegaskan jumlah KTP cukup untuk maju secara independen," ujar Jurubicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas usai bertemu Gubenur Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (25/1).

Amalia mengaku mendapat respon positif dari Ahok mengenai hal tersebut. Namun, dia juga menyatakan ditantang oleh Ahok agar bisa mengumpulkan satu juta KTP melebihi yang terkumpul saat ini.


"Ahok sih support maju secara independen tapi kita ditantang untuk mengumpulkan satu juta KTP," bebernya.

Perlu diketahui, hingga saat ini Teman Ahok sudah mampu mengumpulkan 630 ribu KTP untuk mendukung Ahok maju di Pilkada 2017 secara independen. Berdasarkan UU 8/2015 Pilkada, syarat jumlah dukungan minimal KTP yang harus terkumpul untuk calon perseorangan di daerah yang memiliki penduduk 6-12 juta (seperti DKI) adalah 7,5 persen.

Namun pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, MK mengatur bahwa syarat dukungan calon perseorangan harus menggunakan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu sebelumnya, bukan jumlah keseluruhan masyarakat di suatu daerah.

Nah, DPT DKI terakhir pada Pilkada 2012 adalah 7 juta. Maka, jumlah KTP yang harus dikumpulkan Ahok adalah 7 juta dikali 7,5 persen, yaitu sekitar 525 ribu KTP. [rus]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya