Berita

ilustrasi/net

Sekda Banten Dituding Jadi Faktor Buruk Sistem Pemerintahan

SENIN, 25 JANUARI 2016 | 08:50 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refirmasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandy memberikan saran kepada Gubernur Banten Rano Karno agar berani melakukan perombakan birokrasi secara total. Hal tersebut, guna mengejar ketertinggalan khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di jajaran pemerintahan.

"Saya menyarankan pada Gubernur Banten untuk berani melakukan perombakan radikal pada birokrasinya," kata Yuddi dalam sebuah diskusi bertajuk 'Menggugat 15 Tahun Reformasi Birokrasi di Banten', di Hotel The Royal Krakatau di Kota Cilegon, Banten.

Menurut Yuddy, nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Banten kurang memuaskan. Nilai yang diperoleh menurun dari tahun sebelumnya yaitu 58,25 pada tahun 2014 menjadi 51,72 di tahun 2015.


"Karena yang dinilai bukan hanya gubernur. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini menilai sistem birokrasi, tata kelola dan tata kerja pemerintahannya," tegasnya.

Sedangkan menurut pemerhati Reformasi Birokrasi di Banten, Usep Mujani dari Banten Freedom, salah satu faktor buruknya sistem pemerintahan adalah kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ranta Soeharta, yang tak memahami rotasi dan mutasi sesuai Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sekda Banten yang sekarang di jabat oleh Ranta Soeharta, tak bisa menerapkan UU ASN, khususnya dalam rotasi dan mutasi jabatan. Sehingga SDM pemprov tak mumpuni," kata Juru Bicara (Jubir) Banten Freedom, Usep Mujani, beberapa saat lalu (Senin, 25/1).

Usep Mujani yang juga Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak ini juga menuding bahwa Ranta Soeharta selaku Sekda sekaligus ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan pembina tertinggi PNS Pemprov Banten, telah menyalahi aturan UU ASN.

Menurut hasil investigasi Banten Freedom, seharusnya ada tiga pejabat eselon dua yang dilakukan demosi atau turun jabatan. Namun hanya satu yang di turunkan jabatannya.

Padahal jelas, dua pejabat lainnya tidak sesuai dengan UU ASN dan Peraturan Pemerintah (PP). Seperti Kumasyadi yang menjabat sebagai kepala Biro Pemerintahan, pada saat menduduki eselon dua, dia tidak di lakukan lelang jabatan atau open bidding.

Lalu adanya pelanggaran lelang jabatan, yaitu kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten, Widodo Hadi, masih mengisi kepala DBMTR waktu itu dan belum satu tahun menduduki posisinya, seharusnya tidak dilakukan lelang jabatan. Hal ini tidak sesuai dengan UU ASN terutama pasal 116.

"Semua penilaiannya dilakukan hanya satu. Lalu apakah cukup satu hari menilai semuanya? Apakah Ranta memang ada main mata dengan pejabat tersebut? Sehingga masih terkesan like and this like. Baperjakat Provinsi Banten sampai saat ini kami duga belum memiliki instrumen serta indikator jelas dalam melakukan penilain kinerja pegawai," katanya. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya