Berita

ilustrasi/net

Politik

KAMMI: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sarat Kongkalikong Dan Tidak Visioner

JUMAT, 22 JANUARI 2016 | 12:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pembangunan jalur kereta cepat (High-Speed Railway) Jakarta-Bandung yang sedang berlangsung saat ini tidak efisien dan menimbulkan kesan kongkalikong dengan pihak asing.

Ketua Umum PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Kartika Nur Rakhman, menolak argumentasi Presiden Joko Widodo yang menyebut pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung akan mengefisiensikan ekonomi.

"Jika pemerintah serius berbicara soal efisiensikan ekonomi, maka lipat jarak ujung barat Jawa dan ujung timur Jawa. Setidaknya jarak kereta api cepat tersebut adalah antara Jakarta-Surabaya." kata Kartika.


Ia menambahkan, ada kesan selama ini Kementerian BUMN melakukan dagang sapi dan bermain proyek, termasuk dalam proyek ini. Sedangkan Presiden Jokowi cukup menjadi tukang pantaunya, yang kerjanya hanya mengecek dan menonton.

Ketua Bidang Ekonomi PP KAMMI, Barri Pratama, mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak visioner terkait pengembangan ekonomi lokal.

"Proyek senilai US$ 5,5 miliar tersebut tidak visioner dalam pengembangan ekonomi lokal. Kereta cepat Jakarta-Bandung kurang bisa optimal guna mobilisasi orang terutama mobilisasi barang yang erat kaitannya guna pembangunan ekonomi," jelas Barri.

KAMMI, dijelaskan oleh Barri, pada hakikatnya mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Namun pihaknya menyayangkan pembangunan yang asal-asalan dan terkesan tidak efisien dan diada-adakan.

"Kenapa memangkas jarak yang bisa masih bisa ditempuh 2,5 jam dengan kereta regular yang terbilang masih singkat dibandingkan jarak tempuh lain. Jauh lebih efisien Jokowi membangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya," pungkas Barri. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya