Berita

Djarot Saiful Hidayat/net

Nusantara

Pemda DKI Berkomitmen Utamakan Produk Lokal

RABU, 20 JANUARI 2016 | 12:56 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) wajib mengutamakan penggunaan produk lokal atau dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa di wilayah Jakarta.

"Iya dong. Kebutuhan barang dan jasa, kami prioritaskan menggunakan produk dalam negeri," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di kantornya, Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (20/1).

Namun ia menekankan, ada syarat yang harus pula dipenuhi jika menggunakan produk lokal. Salah satunya sudah bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).


"Jadi produk dalam negerinya yang ada SNI. Sebab, kalau dikasih tanpa ada batasan kualitas, bikin pengusaha manja. Pengusaha itu harus disiplin bekerja keras," tegasnya.

Diakuinya memang ada produk dari luar negeri yang masuk. Tapi, Pemprov DKI sudah menerapkan kebijakan lebih mengutamakan produk-produk dalam negeri dibandig dari luar negeri.

"Kalau ada produk sejenis yang dihasilkan pengusaha luar negeri, maka kita harus beli produk dalam negeri sendiri,” terangnya.

Tak hanya itu, untuk membantu pengusaha dalam mengembangkan usaha, mantan walikota Blitar ini menyatakan bahwa pihaknya sudah mempermudah kepengurusan perizinan. Sehingga, apabila ada kendala dalam pengurusan atau ada pungutan liar (pungli) diharapakan segera dilaporkan kepadanya.

Kita sudah punya Badan PTSP. Kalau ada yang masih mempersulit atau mengutip uang, laporkan pada saya. Biar langsung saya pecat," jelasnya.

Pemprov DKI juga siap membantu permodalan dan peningkatan keterampilan para pengusaha muda melalui balai latihan kerja yang tersebar di lima wilayah Jakarta.

"Kalau kalian membutuhkan permodalan dan keterampilan, jangan segan-segan bekerja sama dengan kami," katanya.[wid]

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya