Berita

tb hasanuddin/net

Jangan Berharap Banyak Bila Proyek Deradikalisasi Masih Seperti Sekarang

SENIN, 18 JANUARI 2016 | 09:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Seiring dengan banyak kasus terorisme, muncul program deradikalisasi. Program ini dijalankan sejak zaman Presiden SBY dan bertujuan untuk mengeliminasi, dan diharapkan bisa menghilangkan, para "radikalis" yang tumbuh berkembang di masyarakat , yang dianggap sebagian pakar sebagai embrio teroris.

Program ini disusun di beberapa kementrian seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementarian Pertahanan dan lain-lain. Juga giat dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya.

Demikian disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Perlu juga dicatat, lanjut TB Hasanuddin, total anggaran yang dikeluarkan untuk program ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah.


"Hasilnya? Memang belum terlihat untuk jangka panjang. Tapi setidaknya 'teror' yang dilakukan oleh 'radikalis' itu seperti tetap tak berkurang, bahkan bibit-bibitnya semakin tumbuh," kata TB Hasanuddin dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 18/1).

Aparatus negara, sambung TB Hasanuddin, sesungguhnya sudah bekerja dengan baik. Namun demikian, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dan diubah maindset-nya agar efektif dan efisien.

Pertama, deradikalisasi menjadi semacam "proyek" dan masuk dalam APBN serta dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, dengan bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah, dengan target kurang jelas dan hampir tak pernah ada evaluasi yang jelas sejauh mana tingkat keberhasilannya .

Kedua, lanjut TB Hasanuddin, umumnya kegiatan pemerintah lemah dalam hal koordinasi. Karena kelemahan itulah maka target garapan menjadi sendiri-sendiri. Ego sektoral pun muncul sehingga akibatnya ada daerah atau kelompok yang digarap sampai dengan dua atau tiga lembaga, sementara daerah yang rawan malah tidak tersentuh.

Ketiga, pelibatan tokoh berbobot masih sangat kurang. Katakanlah yang diturunkan ke sebuah wilayah rawan  hanya seorang petugas yang kurang dalam pengetahuan agamanya sehingga ketika berdebat malah petugas itu keteteran menjawab, dan ini malah fatal.

"Contoh nyata , mengapa justru lebih radikalis setelah keluar dari LP? Ini perlu sebuah kajian mendalam," ungkap TB Hasanuddin.

Keempat, sambung TB Hasanuddin, selama ini belum melibatkan unsur para pemimpin non-formal seperti pengurus/ketua RT/RW. Mereka sekarang justru hanya dijadikan semacam pemadam kebakaran setelah teror terjadi. Padahal seharusnya dilibatkan,

"Selamat berjuang menyelamatkan NKRI. Mari kita bahu membahu , melawan teroris untuk kejayaan bangsa dan negara," demikian TB Hasanuddin. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya