Berita

Memiskinkan Rakyat, Teroris Yang Dibekingi Pemerintah Juga Harus Diberantas

MINGGU, 17 JANUARI 2016 | 13:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah jangan hanya menumpas aksi terorisme yang melakukan pengeboman atau bom bunuh diri.

"Saya permaklumkan, bahwa saya tidak setuju jika kita hanya menuduh mereka yang menyerang Sarinah sebagai contoh tindakan teroris. Selain mereka, ada banyak tindakan teroris yang patut kita laknat," tegas pengamat ekonomi Mukhaer Pakkanna, seperti dikutip dari Fanpage Facebook-nya siang ini (Minggu, 17/1).

Pemerintah juga harus memberangus teroris ekonomi yang membuat kehidupan rakyat kian terjepit.


"Masuknya Indomaret, Alfamart, dan sejenisnya ke pelosok-pelosok desa adalah tindakan teror terhadap ekonomi rakyat di desa. Ekonomi desa menjadi lumpuh," ungkap Ketua STIE Ahmad Dahlan ini.

Selain itu merebaknya Cyrcle K, 7-Eleven, KFC, McD, Starbucks, Lottermart dan lain-lain yang difasilitasi negara tanpa kontrol adalah tindakan teror.

"Penikmatnya pun juga memfasilitasi teroris dengan gaya stylish dan sok moderen. Teror merekalah yang membuat ekonomi rakyat yang selama ini sempoyongan makin terjepit," ungkapnya.

Lebih jauh Mukhaer menambahkan bahwa pemangsa tanah juga termasuk teroris. Pemilik kuasa kapital telah menguasai tanah Indonesia hingga 78% (rasio gini 0,78). Mereka menguasai tanah dengan meneror dan memaksa rakyat untuk menyerahkan tanahnya.

"Teroris tanah di-back-up oleh kuasa oligarki politik," imbuhnya.

Karena itu dia mengingatkan, teroris ada dimana-mana dan semuanya harus dilawan.

"Jika teroris jenis ini tidak dilawan, 'api kerusuhan' akan tersulut dan segera menjemput kita," demikian Mukhaer mengingatkan. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya