Berita

penggeledahan fraksi PKS

Hukum

Mahfud MD: Lebih Tepat Kalau KPK Tidak Bawa Senjata Ke DPR

SABTU, 16 JANUARI 2016 | 09:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pakar hukum, Mahfud MD, mengatakan, lebih tepat kalau penyidik KPK tidak membawa pasukan Brimob bersenjata tempur hanya untuk menggeledah ruangan anggota DPR RI.

Hal tersebut dikatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu lewat akun twitternya (@mohmahfudmd) menanggapi berita pertengkaran antara Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, dengan penyidik KPK, saat penggeledahan ruangan anggota Fraksi PKS di DPR, kemarin.

"Memang, lebih tepat klo tak bawa senjata. Di DPR, kan kan tak ada musuh bersenjata. Tp mungkin ada perhitungan lain," cuit Mahfud beberapa saat lalu.


Sebelumnya Mahfud mendapat banyak pertanyaan netizen soal kasus itu. Ia mengatakan, DPR dan KPK merasa sama-sama melaksanakan tugas.

"Mudah2an kewibawaan DPR terjaga dan KPK tetap istiqamah memburu koruptor," kata Mahfud sebelumnya.

Mahfud menduga ada perhitungan tertentu atau perkiraan keadaan ketika aparat perlu membawa senjata api ke dalam DPR.

Namun, Mahfud membantah dugaan bahwa Fahri Hamzah berusaha memusnahkan barang bukti dalam kasus korupsi politisi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti.

"Dugaan anda, mungkin, berlebihan. Spt-nya tak ada motif bg Fahri utk memusnahkan barang bukti dlm kasus Damayanti," tulis Mahfud menjawab pertanyaan netizen.

Fraksi PKS DPR RI memprotes keras tindakan penyidik KPK dalam penggeledahan ruang kerja salah satu anggota fraksinya. Tindakan ini terkait kasus korupsi politisi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti.

Pasalnya, KPK memboyong beberapa personel kepolisian dari satuan Brimob, yang berseragam tempur dan menenteng senjata laras panjang, saat menggeledah ruang kerja Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana, ruang 0342 lantai III Gedung Nusantara I, Senayan. Penggeledahan dipimpin penyidik KPK, AKBP HM Christian. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya