Berita

penggeledahan fraksi PKS

Hukum

Mahfud MD: Lebih Tepat Kalau KPK Tidak Bawa Senjata Ke DPR

SABTU, 16 JANUARI 2016 | 09:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pakar hukum, Mahfud MD, mengatakan, lebih tepat kalau penyidik KPK tidak membawa pasukan Brimob bersenjata tempur hanya untuk menggeledah ruangan anggota DPR RI.

Hal tersebut dikatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu lewat akun twitternya (@mohmahfudmd) menanggapi berita pertengkaran antara Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, dengan penyidik KPK, saat penggeledahan ruangan anggota Fraksi PKS di DPR, kemarin.

"Memang, lebih tepat klo tak bawa senjata. Di DPR, kan kan tak ada musuh bersenjata. Tp mungkin ada perhitungan lain," cuit Mahfud beberapa saat lalu.


Sebelumnya Mahfud mendapat banyak pertanyaan netizen soal kasus itu. Ia mengatakan, DPR dan KPK merasa sama-sama melaksanakan tugas.

"Mudah2an kewibawaan DPR terjaga dan KPK tetap istiqamah memburu koruptor," kata Mahfud sebelumnya.

Mahfud menduga ada perhitungan tertentu atau perkiraan keadaan ketika aparat perlu membawa senjata api ke dalam DPR.

Namun, Mahfud membantah dugaan bahwa Fahri Hamzah berusaha memusnahkan barang bukti dalam kasus korupsi politisi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti.

"Dugaan anda, mungkin, berlebihan. Spt-nya tak ada motif bg Fahri utk memusnahkan barang bukti dlm kasus Damayanti," tulis Mahfud menjawab pertanyaan netizen.

Fraksi PKS DPR RI memprotes keras tindakan penyidik KPK dalam penggeledahan ruang kerja salah satu anggota fraksinya. Tindakan ini terkait kasus korupsi politisi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti.

Pasalnya, KPK memboyong beberapa personel kepolisian dari satuan Brimob, yang berseragam tempur dan menenteng senjata laras panjang, saat menggeledah ruang kerja Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana, ruang 0342 lantai III Gedung Nusantara I, Senayan. Penggeledahan dipimpin penyidik KPK, AKBP HM Christian. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya