Forum Nasional (Fornas) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Sosial Asuhan Anak (LKSA/PSAA) mengecam dan mengutuk keras aksi serangkaian teror yang terjadi di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin.
"Forum Nasional Panti Asuhan akan melakukan pembinaan pada pengelola panti asuhan agar mampu mendeteksi dini gejala dan bentuk jaringan terorisme," jelas Ketua Fornas LKSA/PSAA Yanto Mulya Pibiwanto dalam keterangannya (Jumat, 15/1).
Karena dia mengakui panti asuhan merupakan sasaran yang potensial untuk dijadikan sasaran jaringan teroris. Sebab anak-anak di panti merupakan anak-anak terlantar yang tidak mendapatkan pengasuhan langsung oleh orang tua kandungnya.
"Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk didoktrin dan mengikuti program yang dirancang oleh jaringan teroris tersebut," ungkapnya.
Apalagi, beberapa hari sebelum kejadian di Sarinah, Densus 88 anti terror melakukan penyergapan terhadap terduga anggota jaringan teroris di Panti Asuhan Dapur Yatim Baleendah Kabupaten Bandung. (Baca:
Tamu Panti Asuhan Dapur Yatim Dijemput Polisi Berpakaian Preman)
"Forum Panti Nasional pada tanggal 13 Januari 2016 mengajak Dinas Sosial ke lokasi dan mengkoordinasikan dengan pihak panti untuk melakukan antisipasi dan deteksi dini permasalahan tersebut," ungkapnya.
Sekjen Fornas LKSA/PSAA Jasra Putra menegaskan pihaknya menolak keras panti asuhan dijadikan tempat praktek perekrutan calon teroris. "Kami mengimbau Ketua Forum Daerah Panti tiap propvinsi untuk melakukan antisipasi sejak dini dengan melakukan sosialisasi penanggulangan terorisme," imbuhnya.
Jasra menambahkan pihaknya akan menggelar Rapat Kerja Nasional Perdana Forum Nasional Panti asuhan pada tanggal 28-30 Januari 2016 di Lombok. Rakernas tersebut akan menjadi ajang konsolidasi bagi panti asuhan se-Indonesia untuk menolak jaringan terorisme masuk ke panti asuhan dan menjadikan anak asuh sebagai anggota terorisme.
Saat ini terdapat 8.000 panti asuhan yang terdata di Kemensos, di antaranya 43 panti asuhan atau pusat pelayanan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
[zul]
