Berita

jusuf kalla/net

JK Harus Ingat, Ketimpangan Terjadi Karena Kolusi Pengusaha Dan Penguasa

KAMIS, 14 JANUARI 2016 | 11:46 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ketimpangan di Indonesia terjadi karena kolusi dan nepotisme atau perselingkungan antara penguasa dan pengusahan.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Aufklarung Institue, Dahroni Agung Prasetyo, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 14/1).

Pernyatan Agung ini terkait dengan orasi JK dalam Dies Natalis ke-18 Universitas Paramadina, Jakarta, (Rabu, 12/11). JK waswas tingginya ketimpangan ekonomi nasional bisa berujung kerusuhan besar seperti yang terjadi pada fenomena Arab Spring.


Kata JK, kerusuhan di Timur Tengah bermula dari ketimpangan. Arab Spring dimulai karena gini ratio (derajat ketimpangan) 0,45, dan gini rasio Indonesia saat ini antara 0,41 sampai dengan 0,43. JK pun mengutip laporan Bank Dunia yang berjudul Indonesia's Rising Divide” yang didapat dari survei pada 2014.

Dalam data itu terlibat, selama satu dekade terakhir sebanyak 20 persen penduduk terkaya Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Bahkan, 1 persen kelompok orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan, dan 10 persen terkaya menguasai 77 persen kekayaan di Indonesia.

"Hal terpenting kini, apa yang dilakukan JK untuk mengatasi persoalan ini. Lebih-lebih, dalam kasus Indonesia, ketimpangan terjadi karena kolusi dan nepotisme atau perselingkungan antara penguasa dan pengusaha," ungkap Agung. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya