Berita

Politik

Eks Penulis Obor Rakyat Dukung Nawa Cita Untuk Pemerataan

SELASA, 12 JANUARI 2016 | 16:09 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Masih ingat Darmawan Sepriyossa? Namanya sempat tenar karena terlibat tabloid Obor Rakyat yang melakukan propaganda hitam kepada Joko Widodo di masa kampanye Pilpres 2014. Namun kini ia telah berubah haluan.

Setelah memenuhi undangan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai sebagai salah satu pembicara dalam sebuah pelatihan, Darmawan terang-terangan mendukung program Nawa Cita Presiden Jokowi.

Kegiatannya dalam agenda Kementerian PAN-RB sempat dihujat oleh para pendukung Jokowi di media sosial. Namun ternyata, kini Darmawan adalah pendukung program Jokowi, terutama soal membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.


Di facebooknya (Darmawan Sepriyossa Asli) Darmawan mempublikasikan artikelnya yang berjudul "Sebenarnya, Nawa Cita Paling Memungkinkan Pemerataan". Ia menyebut Jokowi tidak banyak berteori. Jokowi, sepenuhnya menurutkan kata hati, nurani dan hati kecil, yang tentu saja didukung hasil olah pikir dan pengalaman selama ini.

"Fakta bahwa Presiden Jokowi tidak banyak berteori di awal-awal pemerintahannya, justru menjadi berkah tersendiri. Ia tidak ditarik-tarik pemikiran sok akademis dalam menjalankan kerja kabinetnya. Ia bisa sepenuhnya menurutkan kata hati, nurani dan hati kecil, yang tentu saja didukung hasil olah pikir dan pengalaman selama ini," tulisnya.

Dengan mengedepankan Nawa Cita, ujar Darmawan, yang butir ketiganya menegaskan pembangunan Indonesia dari pinggiran, sebenarnya merupakan resep mujarab tak hanya untuk meraih kemakmuran secara lebih merata ke masa depan yang dekat (immediate future) secara lebih cepat.

"Lebih jauh dari itu, membangun dari pinggiran sejatinya menjadi pengobat luka, penawar sekian banyak kekecewaan, setelah sekian lama daerah-daerah pinggiran itu terlupakan dan menjadi marjinal," jelas Darmawan.

Sudah pada tempatnya, tambah Darmawan, jika pemerintahan Jokowi menaikkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, yang dalam APBN 2016 tercatat sebesar Rp 770,2 triliun. Dana itu Rp 723,2 triliun untuk transfer ke daerah dan Rp 47 triliun untuk dana desa. Sementara itu, untuk membuka akses ke daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi, agar berkembang, sarana jalan pun dibuat.

"Tentu saja, kita semua masih harus bersabar untuk terus bekerja dengan fokus senyampang menantikan hasil yang kian nyata akan dituai. Namun ada satu hal yang menggembirakan dan patut disyukuri, kita telah berada di jalan yang benar untuk meraih semua itu," tutup Darmawan dalam artikel itu. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya