Pemerintah diminta untuk menetapkan syarat ketat kepada Freeport sebelum memberikan izin ekspor konsenterat kepada perusahaan asal Amerika Serikat itu.
"Pertama, pemerintah harus meminta uang jaminan pembangunan smelter yang harusnya sesuai progres minimal 50%. Kita minta pemerintah memaksa Freeport memberikan dana 1 miliar dolar AS kepada pemerintah sebagai jaminan pembangunan smelter yang saat ini masih 0%," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean (Selasa, 12/1).
Kedua, tambah Ferdinand, pemerintah harus memaksa Freeport membayar deviden yang belum dibayarkan sejak 4 tahun lalu. Jika syarat ini dipenuhi maka izin ekspor konsentrat boleh diberikan.
"Ketiga, jika kedua syarat ini tidak dipenuhi maka pemerintah harus menetapkan bea keluar sebesar minimal 15% untuk ekspor konsentrat Freeport dengan tambahan sanksi keras tidak akan melanjutkan operasi Freeport di Papua pasca 2021," sambung Ferdinand.
Ferdinand mengatakan tindakan ini sangat penting diambil untuk menunjukkan bahwa negara ini adalah pemilik sumber daya alam yang sah, dan berdaulat serta tidak bisa didikte oleh siapapun.
Dikatakan Ferdinand, izin ekspor konsentrat Freeport kembali akan berakhir pada akhir Januari 2016. Sesuai kesepakatan dalam MoU, semestinya Freeport sudah harus mengajukan permohonan perpanjangan ijin ekspor konsentrat kepada pemerintah.
Perpanjangan ijin ekspor ini dilakukan setiap 6 bulan mengacu pada MoU antara pemerintah dengan Freeport dengan syarat ada kemajuan dalam progres pembangunan smelter. Namun nyatanya Freeport tidak pernah menunjukkan niat baiknya untuk pembangunan smelter tersebut sebagai amanat dari UU Minerba No 4 tahun 2009.
"Kami minta Presiden Joko Widodo membuktikan keberpihakan pada bangsa dan tidak sekedar berbasa basi tentang nasib Freeport ini. Rakyat perlu tindakan konkret dari presiden, bukan cuma kata-kata yang menghibur," tukas Ferdinand.
[dem]
