Berita

net

Kesehatan

Dinkes Evaluasi Izin Klinik Di Jakarta

SENIN, 11 JANUARI 2016 | 19:30 WIB | LAPORAN:

Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan mengevaluasi izin klinik kesehatan yang ada di ibu kota.

Menurut Kepala Dinkes DKI Koesmedi Priharto, evaluasi izin praktik seluruh klinik kesehatan akan dilakukan bekerja sama dengan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Dulu Dinas Kesehatan memiliki sebanyak 63 izin tetapi sekarang semuanya sudah kami serahkan ke PTSP. Makanya kami mau duduk bareng dulu dengan Badan PTSP DKI," ujarnya kepada wartawan, Senin (11/1).


Koesmedi menjelaskan, evaluasi yang dilakukan sebagai salah satu upaya Dinkes untuk membenahi keberadaan izin klinik-klinik kesehatan yang ada di Jakarta. Menyusul, dugaan malpraktik sebuah klinik kesehatan yang menelan korban jiwa baru-baru ini.

"Evaluasi yang kami lakukan terhadap izin seluruh klinik kesehatan yang ada di Jakarta supaya tidak terjadi tindakan malpraktik atau terdapat tenaga medis ilegal," tambahnya.

Dia menambahkan, nantinya apabila ditemukan malpraktik, izin praktik ilegal, dan adanya dokter asing praktik secara ilegal maka Dinkes DKI akan langsung menutup kegiatan operasional klinik.

"Kalau memang izinnya lengkap tidak apa-apa. Kami memang ingin semua pengelola klinik dan rumah sakit patuh pada aturan. Tapi kalau ternyata tidak ada izin kami akan segera menutupnya, seperti yang sudah diinstruksikan pak gubernur," tegas Koesmedi. [wah] 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya