Desakan PDI Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Rini Soemarno (RS) dari jabatan Menteri BUMN semata didorong ketidaksukaan para elite partai itu terhadap Rini.
Demikian analisa dari pakar politik, Muhammas AS Hikam, yang ditulis di akun facebook-nya beberapa saat lalu.
"Tidak perlu menjadi ahli roket untuk tahu bahwa posisi Menteri BUMN, Rini Soemarno hanya menunggu waktu saja untuk digantikan alias direshuffle oleh Presiden Jokowi," terang Hikam.
Hikam mengacu pada pidato politik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam pembukaan Rakernas PDIP di Kemayoran, kemarin. Presiden ke-5 RI itu terang benderang menohok kinerja Rini yang pernah sangat akrab dengan dirinya sendiri.
"Rasanya adalah sebuah 'hil nan mustahal' jika Jokowi berani mempertahankan sang menteri dalam posisinya sekarang. Kompromi harus dilakukan dan ketimbang ribet dan rame-rame terus ya sudah dituruti saja," lanjut eks Menteri Riset dan Teknologi era Presiden Gus Dur ini.
Namun Hikam yakin argumen PDIP yang menyebut Rini gagal menjadikan BUMN sebagai "penyokong ekonomi nasional yang menjadi alat negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat", tidaklah sunggguh-sungguh.
"Kedengaran valid dan 'patriotik', tetapi orang sering melupakan bahwa BUMN menjadi seperti itu bukan hanya di bawah RS saja, tetapi sudah lama. Bahkan pada masa Orba," ucapnya.
Ia mencontohkan Pertamina yang lama terbukti sebagai salah satu korporasi yang jadi sapi perah elite parpol dan menjadi
cash-cow elite penguasa. Setelah reformasi pun, BUMN-BUMN umumnya tidak menunjukkan perbaikan signifikan, bahkan cenderung terus merugi dan "disusui" oleh negara.
"Menuding hanya RS sebagai pihak yang salah, hemat saya, sangatlah naif dan lebay. Sebagai warganegara, saya cuma mengingatkan, rezim siapa yang paling getol melakukan penjualan aset-aset BUMN setelah krisis moneter di awal tahun 2000-an?" ucap Hikam menyindir Mega.
Dia yakin, desakan memecat Rini adalah karena dia sudah tidak berkenan di hati para elite di DPP PDIP dan politisi partai itu di Senayan. Rini menjadi semacam "klilip" di mata para elite PDIP yang mengapropriasi wacana nasionalisme Vs neoliberalisme.
"Nanti kalau RS sudah diganti pun, saya tidak yakin PLN tidak
byar-pet lagi, atau BBM tidak akan naik lagi, atau beras tidak akan impor lagi, dan kelangkaan energi akan pulih," pungkasnya.
[ald]
