Berita

Erwin Moeslimin Singajuru/net

Politik

Politisi PDIP: Awas, Para Bandar Narkoba Menguasai Para Politisi

SABTU, 09 JANUARI 2016 | 11:36 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebetulnya ada contoh baik dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 yaitu penyediaan alat peraga kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut politikus PDI Perjuangan di DPR RI, Erwin Moeslimin Singajuru, hal tersebut menjadi contoh agar tidak ada lagi perlombaan modal secara vulgar dalam pesta demokrasi.

"Dalam melakukan kampanye, alat peraga disediakan KPU. Itu adalah kemajuan, sebelumnya tidak seperti itu," ujar Erwin dalam diskusi "Kas Partai Politik: Anggaran Rakyat atau Kantong Konglomerat?" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (9/1).


Terkait dengan itu, Erwin menyepakati usul pendanaan partai politik oleh negara. Hal ini menurutnya dapat mengindari parpol dari permainan uang para pemilik modal. Pendanaan parpol oleh negara juga menyelematkan parpol dari orang-orang yang menjadikan politik sebagai kedok kejahatannya.

"Kita enggak mau yang hadir di parpol para bandit yang memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan mafioso. Belum lagi, misalnya fenomena kejahatan narkoba, bandar narkoba menguasai para politisi, di banyak negara lain sudah ada terjadi," katanya.

Jumlah dana untuk sebuah parpol dari negara, menurut Erwin, dapat menyesuaikan dengan jumlah anggota atau kader partai itu yang bertugas di DPR RI atau DPRD.

"Kalau mau contoh negara demokrasi yang biayai partai politiknya itu sudah banyak. Meskipun itu negara kafir, enggak apa-apa saya kira (dicontoh)," tegasnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya