Berita

Erwin Moeslimin Singajuru/net

Politik

Politisi PDIP: Awas, Para Bandar Narkoba Menguasai Para Politisi

SABTU, 09 JANUARI 2016 | 11:36 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebetulnya ada contoh baik dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 yaitu penyediaan alat peraga kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut politikus PDI Perjuangan di DPR RI, Erwin Moeslimin Singajuru, hal tersebut menjadi contoh agar tidak ada lagi perlombaan modal secara vulgar dalam pesta demokrasi.

"Dalam melakukan kampanye, alat peraga disediakan KPU. Itu adalah kemajuan, sebelumnya tidak seperti itu," ujar Erwin dalam diskusi "Kas Partai Politik: Anggaran Rakyat atau Kantong Konglomerat?" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (9/1).


Terkait dengan itu, Erwin menyepakati usul pendanaan partai politik oleh negara. Hal ini menurutnya dapat mengindari parpol dari permainan uang para pemilik modal. Pendanaan parpol oleh negara juga menyelematkan parpol dari orang-orang yang menjadikan politik sebagai kedok kejahatannya.

"Kita enggak mau yang hadir di parpol para bandit yang memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan mafioso. Belum lagi, misalnya fenomena kejahatan narkoba, bandar narkoba menguasai para politisi, di banyak negara lain sudah ada terjadi," katanya.

Jumlah dana untuk sebuah parpol dari negara, menurut Erwin, dapat menyesuaikan dengan jumlah anggota atau kader partai itu yang bertugas di DPR RI atau DPRD.

"Kalau mau contoh negara demokrasi yang biayai partai politiknya itu sudah banyak. Meskipun itu negara kafir, enggak apa-apa saya kira (dicontoh)," tegasnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya