Politisi-politisi konglomerat yang ada di Partai Golkar menghambat terwujudnya proses pendanaan partai politik yang sehat oleh negara.
Demikian dikatakan Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar, Andi Sinulingga, dalam diskusi "Kas Partai Politik: Anggaran Rakyat atau Kantong Konglomerat?" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (9/1).
"Orang-orang kaya itu juga hambat proses pendanaan partai politik oleh negara," tegas Andi.
Ia mengatakan, wacana pembiayaan partai politik oleh negara patut didukung. Apalagi hanya menggunakan 0,25 persen dari APBN yaitu sekitar Rp 5 triliun. Pertanggungjawaban dana parpol pun menjadi jelas kepada negara dan rakyat.
Selain itu, tambah Andi, dana parpol dari APBN itu jauh lebih kecil daripada dana aspirasi anggota DPR RI yang memakan Rp 20 miliar per tahunnya untuk setiap anggota DPR.
"Daripada dipakai anggota DPR Rp 20 miliar per anggota untuk dana aspirasi yang jumlahnya Rp 12 triliun, (dana aspirasi) itu pasti korup dan merusak tatanan skema pembangunan daerah," terangnya.
Andi menambahkan, selain tidak jelas hasilnya bagi penyehatan parpol juga pembangunan daerah, dana aspirasi hanya berguna bagi pencitraan anggota DPR RI.
"Tidak kelihatan hasilnya untuk penguatan lembaga parpol kecuali bagi anggota DPR itu sendiri, yaitu pencitraan di daerah pemilihan. Seolah dibangun sistem personalisasi politik, tapi penguataan kelembagaannya tak dibangun," kata Andi.
Namun sayangnya, para konglomerat politik yang berkepentingan dengan sistem pembiayaan demokrasi yang salah itu berusaha sekuat tenaga mempertahankannya. Orang-orang kaya di partai politik itu terbiasa menjadikan modal finansial sebagai kekuatan utama.
[ald]
