Berita

Hak Veto Rakyat Atas Wilayah Pertambangan

SABTU, 09 JANUARI 2016 | 09:02 WIB | OLEH: PIUS GINTING

Bahan tambang harusnya tidak jadi komoditas.

Ketika jaman batu, tembaga, atau zaman perunggu dahulu kala, hampir tak ada persoalan lingkungan besar/parah karena penambangan. Karena bahan tambang hanya digunakan sebagai keperluan. Tidak jadi barang jualan.

Namun dorongan keuntungan memaksa para pengusaha menjual produk kendati pasar jenuh dan berlebih-lebihan. Lihatlah upaya penjualan seperti mobil (hampir 100% memakai produk tambang) lewat iklan, show tahunan kendati telah kota-kota macet.


Atau pembangunan perumahan megah besar (dan membutuhkan banyak semen, penambangan karst). Ironisnya, banyak rumah gedung megah tersebut kosong alias tak dihuni di kota besar. Sementara, rakyat di Pati, Rembang, Maros, dan lain-lain dipaksa meninggalkan ruang hidupnya demi tambang karst bahan semen.

Dilihat lebih mendalam, apapun komoditi industri tambangnya di jaman kapital ini (karena kita belum sampai ke tahap menciptakan sistem alternatif diluar sistem kapital), maka yang terpenting adalah: harus ada hak veto rakyat mana kala terjadi kegiatan penambangan.

Hak veto rakyat, referendum lokal telah banyak diadopsi di beberapa negara kala penambangan masuk ke ruang hidup warga. Bahkan difasilitasi oleh KPU nya untuk pelaksanaan referendum lokal di sebuah negara di Amerika Latin.

WALHI dengan PBHI, KPA, Solidaritas Perempuan, Kiara pada tahun 2009 dengan warga Pati, Kulonprogo, Manggarai melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar ada hak veto rakyat atas ruang hidup mereka dari intrusi industri pertambangan jenis komoditi apapun (batubara, karst, nickel, emas, dll).

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam PUU No 32 tahun 2009 agar pemerintah membuat ketentuan partisipasi warga dalam penetapan wilayah pertambangan (hak veto rakyat).

Namun hingga rezim Nawacita, peraturan pemerintah tentang hak veto rakyat ini (mekanisme persetujuan rakyat atas wilayah pertambangan) belum diterbitkan.

Sebagaimana massa rakyat kendati diam terus menagih cita-cita merdeka: rakyat adil makmur dan sejahtera, ikut menciptakan perdamaian dunia,; maka tagihan rakyat rakyat yang terkena/terdampak tambang (batubara, karst, emas, nickel, dll) akan terus mengangkat tinjunya: "Jangan tambang ruang hidup kami tanpa persetujuan kami. Dan saat kami menyatakan memilih bentuk ekonomi lain diluar pertambangan, hormati kedaulatan kami atas ruang hidup kami!"

Dan, kita ditagih untuk terus berjuang untuk melanjutkan perjuangan hak veto rakyat atas ruang hidup ini, dari intrusi industri pertambangan. [***]

Penulis adalah adalah aktivis WALHI.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya