Berita

sudirman said - james moffet/net

Politik

PANSUS FREEPORT

Pansus Dituntut Periksa Sudirman Said Dan Kerabat JK

JUMAT, 08 JANUARI 2016 | 19:03 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jika nantinya terbentuk, salah satu tugas Panitia Khusus (Pansus) Freeport di DPR RI adalah menyelidiki pertemuan kerabat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan pemimpin Freeport McMoran saat itu, James R. Moffet.

"Panggil saja, Pansus bisa minta keterangan informasi apa soal Freeport, meskipun dari informasi yang didapat pertemuan itu dilakukan sebelum Kalla menjadi Wapres," kata pakar hukum, Margarito Kamis, kepada wartawan, Jumat (8/1).

Sedangkan Menteri ESDM, Sudirman Said, juga mesti masuk daftar calon terperiksa karena menjadi focal point dalam isu Freeport. Sudirman juga yang membongkar kasus pertemuan Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto, dan petinggi Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.


"Focal point masalah Freeport ini kan ada pada Menteri ESDM," katanya.

Pimpinan DPR, Agus Hermanto, pada akhir Desember lalu mengatakan, Pansus perlu memanggil siapa pun yang punya informasi dan keterkaitan dengan kasus Freeport.

Mengenai kabar pertemuan antara kerabat Jusuf Kalla, Aksa Mahmud (ipar Kalla) dan Erwin Aksa (keponakan Kalla), dengan James R Moffett alias Jim Bob, Agus Hermanto menyatakan lebih baik pertemuan tersebut diselidiki oleh Pansus.

Dukungan untuk pembentukan Pansus juga datang dari Ketua DPR RI 1999-2004, Akbar Tandjung. Ia mengatakan Pansus Freeport perlu diwujudkan untuk membuka permasalahan-permasalahan yang belakangan terjadi. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya