Berita

ilustrasi/net

Politik

Hasil Survei Ini Jadi Tamparan Bagi Freeport

KAMIS, 07 JANUARI 2016 | 11:54 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Kasus "Papa Minta Saham" mengangkat isu kontrak karya PT Freeport Indonesia akhir-akhir ini di publik, walau kontrak karya perusahan tambang raksasa asal Amerika Serikat itu baru berakhir pada 2021.  

Masih tingginya perhatian publik terhadap isu Freeport membuat lembaga survei Media Survei Nasional (Median) menggelar survei bertema "Freeport di Mata Publik". Direktur Riset Median, Rico Marbun, mengatakan, survei kali ini diadakan untuk menangkap opini publik terkait keberadaan Freeport dan aktivitasnya selama ini di Indonesia.  

Survei menyimpulkan persepsi publik terhadap PT Freeport Indonesia masih negatif, terutama dari sisi kontribusi bagi rakyat Papua, pembagian keuntungan, dan itikad Freeport menghormati hukum di Indonesia.


Responden diminta menjawab pertanyaan seputar kontribusi PT Freeport terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua setelah lebih dari 48 tahun melakukan aktviitas penambangan emas dan tembaga di bumi Papua.

Ternyata, sebesar 68,70 persen responden menjawab Freeport belum berkontribusi. Hanya 12,50 persen publik yang menjawab sudah, dan sisanya 18,80 persen tidak menjawab.

Mayoritas publik juga merasa Freeport belum membagi keuntungan secara adil terhadap bangsa Indonesia. Berdasarkan survei ditemukan sebesar 70,35 persen publik merasa PT Freeport Indonesia belum adil membagi keuntungan. Yang menjawab sudah adil hanya 3,49 persen, dan tidak menjawab sebesar 26,16 persen.

"Temuan ini merupakan tamparan bagi PT Freeport sendiri, ketika keberadaannya selama puluhan tahun di Indonesia dianggap belum memberi keuntungan yang adil bagi bangsa Indonesia secara umum," ujar Rico.

Buruknya persepsi publik terhadap keberadaan PT Freeport Indonesia juga terlihat dari sisi penghormatan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Median menemukan bahwa sebesar 42,61 persen publik beranggapan Freeport belum menghormati hukum dan peraturan di Indonesia. Sedangkan 22,97 persen menjawab sudah, dan 34,41 persen tidak menjawab.
 
Survei dilakukan kepada 1.100 responden di 34 provinsi secara acak dengan teknik Multistage Random Sampling dan memperhatikan proporsional atas populasi provinsi dan gender.
 
Waktu pengambilan data dilakukan selama 20 Desember 2015 - 3 Januari 2016, dengan margin of error sebesar +/- 3 persen,  pada tingkat Kepercayaan 95 persen. Serta quality control dilakukan terhadap 20 persen sampel yang ada. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya